Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

image-gnews
Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk mengisi kekosongan jabatan Komisaris Utama Pertamina yang sebelumnya ditinggalkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Penunjukkan ini diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku Pertamina 2023 pada Senin, 10 Juni 2024.

“Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku pemegang saham memutuskan melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 Juni 2024.

“Kewenangan pemegang saham,” kata Fadjar saat ditanya alasan penunjukkan Simon sebagai pucuk pimpinan komisaris Pertamina. Sebagai pengingat, Ahok mundur dari jabatannya agar dapat berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu.

Syarat-syarat Menjadi Komisaris BUMN

Persyaratan menjadi calon komisaris BUMN diatur melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.

Lebih lanjut, yang memiliki kewenangan menjaring bakal calon komisaris BUMN adalah Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi. Bakal calon komisaris BUMN harus memenuhi persyaratan formal, materiil, dan persyaratan lain. Syarat-syarat formalnya meliputi:

  • Orang perseorangan
  • Cakap melakukan perbuatan hukum
  • Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan
  • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan
  • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, persyaratan materiil terdiri dari:

  • Integritas
  • Dedikasi
  • Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
  • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan
  • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Syarat-syarat lain untuk menjadi anggota dewan komisaris di antaranya:

  • Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
  • Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah
  • Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 periode berturut-turut
  • Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
  • Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan
  • Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) selama 2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara:

  • Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh negara
  • Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh negara.

Pilihan Editor: Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

3 jam lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

Kementerian BUMN telah menerapkan uji coba empat hari kerja sepekan untuk sebagian pegawainya.


Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

4 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

Tugas Komisaris Independen seperti yang dijabat Sigit Widyawan di sebuah perusahaan diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas


Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

5 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, di komplek MPR/DPR/DPD RI, Selasa (17/5/22).
Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

Kader Partai Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya, sekaligus anggota DPR, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

5 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

5 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

5 jam lalu

Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba total sebesar US$ 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per US$)


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

18 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

19 jam lalu

Emma Sri Martini Direktur Keuangan Pertamina. Foto : Pertamina
Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

Direktur Keuangan Pertamina menyampaikan pihaknya berkontribusi atas penerimaan negara untuk 2023 sebesar Rp 304,7 triliun yang digabung dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan signature bonus.


Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

19 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

Stafsus Erick Thohir blak-blakan membeberkan alasan pengangkatan politikus PSI Grace Natalie menjadi Komisaris MIND ID.