Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Pekerja tengah menjemur gabah di kawasan Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja tengah menjemur gabah di kawasan Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada awal Juni. Berdasarkan peraturan badan pangan nasional nomor 4 tahun 2024, HPP Gabah Kering Panen atau GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.000 per kilogram.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Qomarun Najmi mengatakan harga tersebut masih tergolong rendah. “Usulan SPI HPP gabah bisa Rp 7.000 per kilogram. Biaya produksi saat ini saja sudah mencapai Rp 6.000 per kilogram,” kata dia dihubungi Ahad, 9 Juni 2024.

Harga pembelian gabah yang saat ini sudah disahkan pemerintah menurut dia belum menguntungkan petani. Selain itu harga ini juga mesti akan menyulitkan untuk penyerapan produksi dalam negeri. Sehingga target stok cadangan beras pemerintah bisa tidak terpenuhi dan bisa jadi alasan lagi untuk impor beras di masa mendatang.

Menurut dia petani masih dihadapkan dengan banyak tantangan seperti iklim yang mempengaruhi ketersediaan air. Belum lagi masalah pengendalian hama dan penyakit. Akses pupuk juga belum bisa dirasakan semua petani meski tahun ini ada penambahan anggaran dan jumlah. “Untuk tata kelolanya masih perlu perbaikan, mulai dari data petani dan luasan lahan,” ujarnya.

Selain dukungan peningkatan produksi, Qomarun menilai pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan harga yang adil di tingkat petani. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan penetapan harga batas bawah pembelian gabah atau beras Perum Bulog diharapkan dapat menjaga dan melindungi harga dasar di tingkat petani. “Instrumen ini diharapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri,” ujar Arief, 7 Juni 2024.

Ia mengakui komponen biaya produksi saat ini mengalami kenaikan dan harus disikapi dengan baik. Menurut dia, Pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak, namun penetapan HPP telah berdasarkan masukan, diskusi dan tanggapan dari berbagai stakeholder perberasan.

Pilihan Editor: PP Muhammadiyah Akan Tarik Seluruh Dananya dari BSI, Ini Respons BSI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

5 jam lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog kembali tepis tuduhan mark up impor beras dari Vietnam. Begini penjelasan lengkapnya.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

7 jam lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

21 jam lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) bersama Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memberikan keterangan pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo terkait stok beras nasional di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Arief mengatakan saat ini di Pasar Beras Cipinang stok beras termasuk tinggi di atas 34.000 ton.  TEMPO/Subekti.
Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

Profil Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, keduanya dilaporkan ke KPK. Kasus apa?


Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

7 hari lalu

Ibu Negara Iriana membagi-bagikan tas saat mendampingi Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 4 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

Kepala negara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyoroti produksi petani lokal di Sulawesi Selatan sangat baik.


Harga Beras dan Gabah Naik pada Juni, BPS Laporkan Nilai Tukar Petani Meningkat

10 hari lalu

Petani menggunakan alat tradisional untuk merontokkan gabah saat panen di Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Minggu, 28 April 2024. Seiring periode panen raya pada bulan April, Bulog mulai menggunakan beras produksi lokal untuk keperluan bantuan pangan maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Tempo/Budi Purwanto
Harga Beras dan Gabah Naik pada Juni, BPS Laporkan Nilai Tukar Petani Meningkat

BPS melaporkan terjadi kenaikan harga beras dan gabah pada Juni 2024. Kenaikan ini dibarengi peningkatan angka nilai tukar petani


Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

14 hari lalu

Panen rumput laut di pesisir Pantai Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pada Senin, 9 November 2020. Tempo/Linda Trianita
Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

17 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

22 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

Penyaluran pupuk organik bersubsidi akan dimulai pada Agustus dan bisa digunakan petani untuk musim tanam Oktober. Total penyaluran tahun ini sebesar 500 ribu ton.


Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

22 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia memaparkan penyaluran pupuk bersubsidi masih lambat. Realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 baru 29 persen.


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

27 hari lalu

Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.