Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Nasdem Ini Sebut KRIS BPJS Belum Siap Diterapkan: Dilihat dari Infrastruktur, SDM, Alat Kesehatan..

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi IX Irma Suryani Chaniago turut mengomentari rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan diterapkan. Menurut dia rencana tersebut perlu ditunda. “Sangat perlu ditunda, karena bukan saja infrastruktur, SDM dan alat kesehatannya pun belum siap,” ujar Irma kepada Tempo, Ahad, 9 Juni 2024.

Menurut politikus Nasdem ini, kajian akademis KRIS belum pernah dikonsultasikan dengan komisi yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam rapat kerja antara DPR dengan Kementerian Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan pada Kamis lalu. Irma mengatakan, seluruh fraksi di komisi IX meminta implementasi KRIS ditunda dan dievaluasi kembali.

Saat ini, dengan 12 tempat tidur per ruangan saja belum bisa menampung pasien rawat inap. “Bagaimana mungkin disederhanakan menjadi 4 ranjang per ruangan?” ujarnya.

Rencana penerapan KRIS tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional sejak 8 Mei 2024. Kebijakan ini menghapus skema kelas 1, 2 dan 3 pada BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan sempat mengungkap alasan penerapan KRIS adalah untuk menaikkan standar khususnya bagi kelas 3 karena masih banyak layanan kelas 3 di rumah sakit memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. Melalui Perpres ini, nantinya maksimal 4 tempat tidur dalam satu ruang perawatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerapan manfaat tarif dan iuran menjadi ketetapan baru dan akan diterapkan paling lambat 1 Juli 2025. Artinya akan ada penyesuaian terkait iuran dan skema penerapan BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan saat ini rencana penerapan skema dan iuran akan dievaluasi kemabali. “Pemerintah melalui Kemenkes diminta untuk mengevaluasi kebijakan KRIS sesuai amanah Perpres maupun berdasarakan hasil rapat dengan DPR,” ujarnya dihubungi Ahad, 9 Juni 2024.

Ia mengaku belum mengetahui apakah penerapan akan tetap dilanjutkan atau ditunda karena evaluasi oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan masih terus dilakukan. 

Pilihan Editor: 30 Persen Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Anggota DPR Minta Ada Pemutihan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

1 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

4 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

Keinginan mengusung Surya Paloh kembali memimpin Nasdem adalah aspirasi politik dari seluruh kader dan simpatisan di Aceh.


Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

5 hari lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

KPK masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Syahrul Yasin Limpo.


Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

6 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Sekjen NasDem Enggan Komentari Sidang Putusan SYL

Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan semua orang mesti menghormati putusan hakim terhadap kasus SYL.


Banyak PHK, Cek Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Dok. BPJS Ketenagakerjaan
Banyak PHK, Cek Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

Kemnaker melaporkan sebanyak 27.222 pekerja mengalami PHK pada periode Januari-Mei 2024. Ketahui cara pencairan JKP BPJS Ketenagakerjaan.


10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

7 hari lalu

10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Ketahui manfaat utama BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Di antaranya iuran terjangkau, layanan kesehatan lengkap, hingga mengcover penyakit kronis.


Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

7 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

Pengacara Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan transfer uang Rp 2 miliar yang terjadi saat kliennya sudah berada dalam tahanan.


Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

7 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa Sebut Syahrul Yasin Limpo Suka Biduan di Pantunnya, Kuasa Hukum: Harusnya Hargai Profesi Nayunda Nabila

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menyebut jaksa tak bisa membuktikan honor Nayunda Nabila bersumber dari korupsi.


Syahrul Yasin Limpo Banggakan Surya Paloh di Sidang Pleidoi, Jaksa KPK: Agak Laen

8 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Banggakan Surya Paloh di Sidang Pleidoi, Jaksa KPK: Agak Laen

Jaksa KPK menyebut ucapan terima kasih Syahrul Yasin Limpo kepada Surya Paloh ibarat menjilat ludah sendiri.