Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi permintaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, agar menurunkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.

"Nanti dibahas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati singkat usai Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut akan tetap bertahan dengan target defisit anggaran yang telah disusun. Target defisit APBN di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang telah diserahkan kepada DPR pada rentang 2,45 hingga 2,82 persen. 

"Kami tetap di 2,45 sampai 2,82 persen seperti yang di itu (KEM-PPKF 2025)," tuturnya usai rapat. 

Sebelumnya, Suharso Monoarfa meminta Menteri Sri Mulyani untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5 sampai 1,8 persen dari PDB. Permintaan itu dia utarakan saat Rapat Kerja yang sama dengan Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami berharap Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kami inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," tutur Suharso.

Suharso Monoarfa mengacu pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Regulasi ini menyebut, pemerintahan saat ini wajib membentuk atau menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya. 

Namun demikian, presiden terpilih tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan, melalui mekanisme perubahan APBN-Perubahan (APBN-P). "Sehingga, ada ruang fiskal pemerintahan yang akan datang, kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso Monoarfa.

Pilihan Editor: Pekerja Mandiri Wajib Ikut Iuran Tapera, Apa Beda Pengertian dengan Karyawan Swasta?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

2 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

2 hari lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS.


Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

2 hari lalu

Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 Hashim Djojohadikusumo (kanan) berbicara dalam acara Deklarasi 2024 Prabowo Presiden di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Acara tersebut mengangkat tema Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas. ANTARA/Aprillio Akbar
Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asal pendapatan pajak naik


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

2 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.