Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

image-gnews
Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Yusuf Wibisono mengungkapkan sejumlah kriteria yang mesti dimiliki oleh sosok Menteri Keuangan atau Menkeu berikutnya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) itu menyebutkan kriteria terpenting seorang Menkeu adalah mempunyai program dan kapasitas untuk meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan, sekaligus menurunkan beban utang pemerintah. 

Dia menegaskan Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun. Di masa pandemi, kata Yusuf untuk pertama kalinya pasca krisis 1997, pemerintah melanggar dua disiplin makroekonomi terpenting. 

"Yaitu melanggar disiplin fiskal berupa batas maksimum defisit anggaran 3 persen dari PDB (produk domestik bruto) dan bank sentral melakukan monetisasi utang pemerintah, di mana BI (Bank Indonesia) membeli SBN (Surat Berharga Negara) di pasar primer," kata Yusuf, dikutip pada Kamis, 6 Juni 2024.

Yusuf menyebut Menkeu berikutnya harus mampu menurunkan ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat akut pada pembuatan utang baru, terutama melalui penerbitan SBN. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, penerbitan SBN dari yang hanya Rp 32,3 triliun pada 2004 kemudian melonjak mencapai Rp 439 triliun pada 2014. Sementara di era Presiden Joko Widodo, penerbitan SBN melambung tinggi, dari Rp 522 triliun pada 2015 menjadi Rp 922 triliun pada 2019. 

"Di masa pandemi, penerbitan SBN melonjak menembus Rp 1.541 triliun pada 2020 dan Rp 1.353 triliun pada 2021. Pasca pandemi, penerbitan SBN mulai menurun meski masih sangat tinggi, tercatat Rp 1.097 triliun pada 2022."

Kriteria berikutnya adalah kemampuan meningkatkan penerimaan perpajakan tanpa bergantung pada harga komoditas global. Menurut dia, penyehatan APBN pasca pandemi banyak terbantu oleh kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit. Dengan demikian, tax ratio atau rasio pajak RI membaik dengan cepat, yaitu dari 8,3 persen dari PDB pada 2020 menjadi 10,4 persen dari PDB pada 2022. 

"Namun ketika commodity boom berakhir pada 2023, tax ratio kita langsung melemah. Pada 2023, tax ratio kita turun menjadi 10,2 persen dari PDB meski pemulihan ekonomi berjalan semakin cepat," tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menekankan hanya dengan kenaikan kinerja penerimaan perpajakan yang signifikan, RI akan mampu membuat redistribusi pendapatan dari kelas atas ke kelas bawah-menengah berjalan lebih cepat dan progesif. "Hanya dengan tax ratio yang lebih tinggi, kita akan mampu menurunkan rasio utang pemerintah pada akhir 2023 yang mencapai 38,59 persen dengan nilai absolut utang pemerintah menembus Rp 8.145 triliun."

Tak hanya itu, Menkeu berikutnya kata dia juga harus mampu menurunkan beban utang pemerintah. Pasalnya, beban utang pemerintah saat ini telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. 

Pada 2015, jumlah SBN yang jatuh tempo dan beban bunga SBN baru di kisaran Rp 300 triliun. Pada 2019, angkanya menembus Rp 700 triliun. Pasca pandemi pada 2021, nominalnya mencapai Rp 800 triliun. 

Kemudian pada 2022, jumlah SBN jatuh tempo dan beban bunga SBN diperkirakan turun menjadi Rp 500 triliun. Namun, pada 2023 diproyeksikan melonjak mendekati Rp 1.000 triliun dan pada 2024 di kisaran Rp 1.100 triliun. 

"Di era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata di kisaran 32,9 persen dari penerimaan perpajakan pada 2005-2014. Pada 2015-2022 di era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen," ujar Yusuf.

Pilihan EditorMenkeu: APBN April Surplus, Pendapatan Negara Turun 7,6 Persen Secara Tahunan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

2 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

13 jam lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

15 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

1 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

Ekonom INDEF menilai realisasi BMAD atas produk keramik impor bisa memicu tindakan balasan dari Cina.


Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

1 hari lalu

Logo Hutama Karya. hutamakarya.com
Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

PT Hutama Karya mendapat PMN Rp 13,86 Triliun, paling besar saat ini. PMN kali ini diklaim bersumber dari dividen, bukan utang.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

1 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

1 hari lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Ekonom Sebut Prabowo Warisi Beban Berat Perekonomian dari Jokowi

2 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Ekonom Sebut Prabowo Warisi Beban Berat Perekonomian dari Jokowi

Wijayanto mengatakan Kabinet Parbowo - Gibran usai kepemimpinan Jokowi, akan mewarisi kondisi ekonomi Indonesia di posisi yang sangat sulit.


Bos WIKA Buka-bukaan soal Rugi Besar Tahun Lalu Akibat Kereta Cepat Whoosh

2 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bos WIKA Buka-bukaan soal Rugi Besar Tahun Lalu Akibat Kereta Cepat Whoosh

Direktur Utama PT WIKA Tbk. Agung Budi Waskito mengatakan perseroannya merugi pada 2023 akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.