Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut RI Perlu Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tantangan ekonomi serta kinerja ekonomi makro dan strategi kebijakan fiskal 2025 di hadapan Komisi XI DPR di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. Salah satu poin yang digarisbawahinya adalah cara mengejar target Indonesia untuk keluar dari middle income trap

Pemerintah memang telah giat menggaungkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Menurut Sri Mulyani, tantangan untuk mencapai cita-cita tersebut sangatlah besar. 

"Ini berarti kalau menjadi negara maju dan high income, itu definisi adalah US$ 26.200 per kapita. Kalau kita lihat pada situasi hari ini di US$ 4.806 per kapita, ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi kita untuk mencapai aspirasi tersebut," ujarnya.

Dalam mengejar naik kelas meninggalkan middle income trap dan menuju high income country, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen. "Untuk keluar dari middle income trap sebelum 2045, perlu akselerasi pertumbuhan 6 sampai 8 persen per tahun," tutur Sri Mulyani. 

Dia merinci tiga poin yang potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, perihal investasi atau modal yang harus lebih tinggi atau berasal dari luar melalui Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung. 

"Dalam hal ini sumber dari investasi, karena Indonesia masih mengalami saving investment gap. Investasi itu berarti capital-nya harus dari dalam dengan tingkat saving rate yang makin tinggi. Sektor-sektor yang punya potensi untuk bisa menarik FDI dari mulai hilirisasi, renewable energy, hingga semikonduktor."

Selain itu, sumber pertumbuhan ekonomi juga potensial dari sisi tenaga kerja. Indonesia punya pekerjaan rumah yakni perbaikan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan talenta masa depan sesuai arah transformasi ekonomi, hingga penguatan koneksi antara sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan korporasi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, dari sisi produktivitas. Ada empat catatan yang harus dikejar dalam hal ini. Mulai dati perbaikan infrastruktur, sistem, regulasi seeta efisiensi birokrasi. Kemudian, penguatan infrastruktur digital, peningkatan riset dan pengembangan untuk mendorong inovasi, hingga penguatan regulasi terkait hak properti dan hak paten.

Sri Mulyani menuturkan, rerata waktu yang dibutuhkan sejumlah negara tetangga di Asia untuk keluar dari middle income trap menjadi high income country sekitar 10 tahun. Misalnya seperti Hongkong, Cina Taipei serta Korea Selatan yang membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Kemudian, Jepang butuh waktu 9 tahun, Singapura 10 tahun dan Cile 13 tahu. 

"Pada 2045, penduduk Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh dan mencapai titik ekuilibrium di 324. Ini yang menyebabkan fertilitas kita masih positif dan menjadi salah satu faktor kontribusi terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani. 

Dia menambahkan, penduduk usia produktif pada 2045 di satu sisi akan mulai menurun, karena mulai terjadi aging. Lalu, penduduk kelas menengah mencapai 70 persen dan penduduk perkotaan akan mencapai 73 persen. 

Pilihan Editor: Sri Mulyani Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Untuk Perbaikan Sumber Daya Manusia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

4 menit lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Ada sejumlah cara untukmembantu negara menguatkan rupiah


Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

47 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.


Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak

17 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi mengumumkan subsidi untuk motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, yang akan dimulai pada 20 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan
Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak

Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritisi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga.


Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

18 jam lalu

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, saat ditemui di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tak memberlakukan bea masuk terlalu tinggi. Hindari impor ilegal.


Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pabrik baterai mobil listrik di Karawang itu merupakan visi yang menjadi kenyataan.


BPS Catat Deflasi Juni Mencapai 0.08 Persen, Ini dampaknya Bagi Perekonomian

22 jam lalu

Pedagang menuang beras eceran yang dijual di salah satu kios di Pasar Rumput, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2024 mencapai 2,84 persen secara tahunan (yoy) dan deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan (mtm) dengan komoditas penyumbang utama inflasi bulan lalu adalah harga beras. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Catat Deflasi Juni Mencapai 0.08 Persen, Ini dampaknya Bagi Perekonomian

BPS mencatat perekonomian Indonesia pada Juni 2024 mengalami deflasi 0,08. Berikut proyeksi dampaknya bagi perekonomian.


DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

22 jam lalu

Logo LPEI
DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.


Fakta-Fakta Family Office Gagasan Luhut: Bebas Pajak, Tidak Ada Pencucian Uang dan Investasi di RI

22 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Fakta-Fakta Family Office Gagasan Luhut: Bebas Pajak, Tidak Ada Pencucian Uang dan Investasi di RI

Menurut Luhut Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional


Bahlil Sebut Investasi Korea Selatan di Indonesia Capai Rp 200 Triliun Sejak 2019

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Sebut Investasi Korea Selatan di Indonesia Capai Rp 200 Triliun Sejak 2019

Menurut Bahlil realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia mencapai US$ 14 miliar setara Rp 200 triliun sejak 2019 hingga 2023


Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

1 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

Seknas FITRA Misbah Hasan mengomentari proses pembahasan makan bergizi gratis yang dinilai kurang transparan.