Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkini: Kondisi IKN Terbaru Usai Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Hasil Simulasi Ekonomi Tapera: PDB Menurun, Pendapatan Pekerja Terdampak

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBerita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa pagi, 4 Juni 2024 dimulai dari kondisi IKN terbaru usai kepala dan wakil Otorita IKN mundur, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyebut progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN. Dilanjut soal Kemenhub akan uji coba kereta otonom di IKN mulai Agustus mendatang. Senin, 3 JUni 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali meninjau lokasi pembangunan kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Berikutnya beragam ormas keagamaan merespons soal izin pengelolaan tambang yang diberikan Presiden. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan hingga kini belum ada pembicaraan dengan pemerintah soal pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Lalu, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, meroket Rp 14 Ribu per gram menjadi Rp 1.349.000 per gram. Terakhir, hasil simulasi ekonomi yang dilakukan lembaga riset CELIOS terhadap kebijakan Tapera. Beberapa hasil di antaranya PDB menurun dan pendapatan pekerja terdampak. Berikut rangkumannya:

1. Begini Kondisi IKN Terbaru Usai Ditinggal Mundur Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe

Sebagai Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono ditugaskan Jokowi untuk mempercepat realisasi program pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui penyelesaian persoalan status tanah hingga pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.

“Tugas Plt (pelaksana tugas) ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan," kata Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Meski terjadi perubahan kepemimpinan, namun Basuki yakin kepercayaan investor di IKN tetap tinggi. "Saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki. 

Basuki menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN. Jokowi, kata dia, dijadwalkan bisa berkantor di IKN sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang setelah setelah pasokan air baku tersedia.

"Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita instal. Ini tanggal 3 Juni diambil (pompanya), 7 Juni air sampai di Balikpapan, di-install, mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli," kata Basuki. 

Selain itu, sejumlah proyek juga telah dibangun di IKN. Sejak September 2023 Otorita IKN telah melakukan lima tahap groundbreaking proyek pembangunan IKN dengan total investasi yang masuk mencapai Rp 49,6 triliun. Lengkapnya baca di sini.

2. Menteri Budi Karya Sebut Uji Coba Kereta Otonom di IKN Dilakukan Agustus 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali meninjau lokasi pembangunan kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 3 Juni 2024.

Menteri Budi mengatakan, uji coba ART akan dilakukan setelah pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat selesai sekitar Agustus 2024. "Insya Allah, jalur ART yang sudah ada bisa diuji coba pada Agustus nanti,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024.

Menurut dia, Jalan Sumbu memiliki enam jalur lalu lintas. Ada satu lajur khusus bus dan ART. Jalan yang telah rampung dibangun itu punya tekstur sangat halus. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena sudah menyelesaikan pembangunan jalan untuk jalur ART di pusat IKN.

Dia mengklaim, tekstur Jalan Sumbu sangat halus dan memiliki kelenturan luar biasa. "Hal ini akan membuat nyaman para pengendara dan penumpang yang melintas,” tutur Budi. 

Menurut Budi, IKN dirancang sebagai kawasan yang menerapkan konsep kota cerdas berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan. Kehadiran ART di IKN sejatinya sesuai prinsip hijau dan berkelanjutan. Sebab mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam mobilitas. "Dan tak kalah penting ramah lingkungan.

Selain itu, kata Menteri Budi, ART dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Alhasil kendaraan ini ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Dia berharap IKN dapat menjadi pelopor kota berbasis transportasi cerdas di Tanah Air. Lengkapnya baca di sini.

3. Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Diapresiasi NU, Hati-hati Muhammadyah hingga Wanti-wanti PGI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi memperluas pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) bagi kemaslahatan rakyat. “Terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber  daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan hingga kini belum ada pembicaraan dengan pemerintah soal pemberian IUP kepada ormas keagamaan. “Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti, Senin, 3 Juni 2024.

Ia juga memastikan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen Jokowi untuk melibatkan elemen masyarakat dalam mengelola kekayaan alam negeri.

Selain itu, kebijakan tersebut menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini. Tapi ia menilai mengelola izin tambang tidaklah mudah. Apalagi ormas keagamaan punya keterbatasan, sementara dunia tambang sangat kompleks.

Gomar pun mewanti-wanti dalam pengelolaan IUP itu, ormas keagamaan tidak boleh mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat, serta tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetiknya,” kata Gomar. Lengkapnya baca di sini.

4. Harga Emas Antam Meroket Rp 14 Ribu Jadi Rp 1,349 Juta per Gram

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, meroket Rp 14 Ribu per gram menjadi Rp 1.349.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di posisi Rp 1.335.000 per gram pada Senin, 3 Juni 2024. Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa sebesar Rp 1.232.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Lengkapnya baca di sini.

5. Hasil Simulasi Ekonomi CELIOS pada Kebijakan Tapera: PDB Menurun, Pendapatan Pekerja Terdampak

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, merespons isu Tabungan Perumaha Rakyat atau Tapera yang belakangan mengemuka. Menurut CELIOS, kebijakan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 itu memberatkan pekerja.

Disamping mewajibkan pekerja untuk ikut serta, besaran iurannya pun cukup besar dengan penghitungan ad valorem atau persentase dari gaji atau upah. Jika pekerja tersebut berpendapatan di atas upah minimum regional, maka setiap bulan gaji pekerja itu dipotong 2,5 persen. "Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, tentu potongan tersebut sangat memberatkan. Wajar terdapat penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online," ujar Nailul Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 3 Juni 2024. Selanjutnya baca di sini.



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

9 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

14 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

14 jam lalu

Tim Jelajah Satu Nusantara Go 5.000 akan bersepeda ke IKN pada Agustus 2024. (Dok.Tim)
Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

Gowes ke IKN merupakan kelanjutan dari program Go 5000 Jelajah Satu Nusantara.


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

1 hari lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya


Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

1 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

Bukan sekadar Jokowi atau ASN cepat pindah, profesor ekonomi Unair ini menjelaskan kenapa IKN belum dapat investor asing.


Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

Kementerian PUPR menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Stagnan, Harga Emas Antam Hari ini Rp1.404.000 per Gram

1 hari lalu

Petugas menunjukkan harga emas batangan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Antam Setiabudi, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp13.000 per gram dari Rp1.386.000 pada Kamis, 11 Juli 2024, menjadi Rp1.399.000 per gram pada Jumat kemarin. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Stagnan, Harga Emas Antam Hari ini Rp1.404.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini Rp 1.404.000 per gram. Harga stagnan sejak Sabtu setelah turun Rp 15.000 dibanding perdagangan Jumat, 19 Juli 2024.


Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

Dari 8 nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.