Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivitas PT Mayawana Persada Diduga Sebabkan Deforestasi dan Penggusuran Tanah Adat

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Hutan tanaman industri (HTI) PT. Mayawana Persada. Foto : Walhi
Hutan tanaman industri (HTI) PT. Mayawana Persada. Foto : Walhi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mayawana Persada, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) diduga melakukan aktivitas yang menyebabkan deforestasi puluhan ribu hektare hutan di Kalimantan. Selain itu aktivitas perusahaan di Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat juga menimbulkan konflik sosial.

Hal itu diketahui berdasarkan penelusuran kolaboratif enam media yang tergabung dalam Depati Project, Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ. Themmy Doaly, jurnalis Ekuatorial.com yang turun langsung meliput di Dusun Layang, Desa Kualan Ilir, mengatakan Sejak tahun 2021, warga dusun itu memperkirakan tanah mereka yang telah digusur antara 3000-4000 hektare. 

“Perusahaan sempat menawarkan ganti rugi, tapi warga menolak menjual tahan karena itu sumber hidup mereka,” ujarnya dihubungi Sabtu, 1 Juni 2024.

Themmy mengatakan warga Dusun Layang mayoritas adalah suku Dayak Kualan dan berprofesi sebagai petani. Jika ladang mereka dirampas, maka mereka akan kehilangan sumber hidupnya. Themy mengatakan ada dampak lanjutan yang akhirnya ditimbulkan seperti alih profesi, pemiskinan, hingga trauma para korban.

Hal senada diungkap Arif Nugroho, jurnalis Pontianak Post. Arif mengatakan aktivitas perusahaan tidak hanya mengubah bentang alam hutan menjadi tanaman monokultur, tapi juga mengakibatkan hilangnya ruang hidup dan tanah ulayat adat.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Ketapang, Kalimantan Barat akhirnya resmi melaporkan PT Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, pada 29 April 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koalisi mendesak KLHK untuk mencabut izin PT Mayawana Persada lantaran  perusahaan tersebut diduga melakukan deforestasi hingga 35 ribu hektar sejak 2016. PT Mayawana Persada dilaporkan melanggar pasal 1 angka 16 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas perusakan lingkungan yang terdiri dari perusakan gambut lindung hingga habitat orangutan.

Sebelum dilaporkan audiensi dengan KLHK telah beberapa kali dilakukan. Audiensi membahas dan menyampaikan temuan-temuan baru kasus perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat dan dugaan keterlibatan aparat yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada. 

Salah satu perwakilan masyarakat adat Kualan Hilir, Ketapang, Tarsisius Fendi Susepi yang ikut hadir mengaku sampai saat ini sudah mendapat 19 kali pemanggilan kepolisian.

Tempo mencoba menghubungi pihak Humas PT Mayawana Persada, Ardianto Santoso terkait dugaan deforestasi yang dilakukan perusahaan. Namun hingga berita ini ditulis Ardianto tidak merespons.

Pilihan Editor: Perusahaan HTI PT Mayawana Persada Diduga Sebabkan Deforestasi Besar di Ketapang, Kalimantan Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petinju Daud Yordan Menjadi Anggota DPD RI, Ini Profil dan Berbagai Gelar Juara Si Cino

5 hari lalu

Daud Yordan. Antara
Petinju Daud Yordan Menjadi Anggota DPD RI, Ini Profil dan Berbagai Gelar Juara Si Cino

Petinju Daud Yordan merambah profesi lain, ia terpilih sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat. Ini profilnya.


Gempa Batang yang Mendadak, Peta Deforestasi Akibat Tambang, dan Joki Strava dalam Top 3 Tekno

12 hari lalu

Petugas BPBD Kabupaten Batang mendata kondisi rumah warga yang roboh pasca terjadinya gempa bumi di Lebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu, 7 Juli 2024. Data dari BPBD Kabupaten Batang, puluhan rumah megalami kerusakan hingga roboh dan sembilan orang luka-luka akibat terdampak gempa bumi yang berkekuatan 4,6 skala magnitudo di tiga kecamatan. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Gempa Batang yang Mendadak, Peta Deforestasi Akibat Tambang, dan Joki Strava dalam Top 3 Tekno

Gempa magnitudo 4,4 yang merusak sejumlah bangunan di Batang dan Pekalongan menjadi artikel utama Top 3 Tekno, Senin, 8 Juli 2024.


Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

13 hari lalu

Sejumlah
Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

Tren peningkatan deforestasi karena tambang kembali terlihat 2021-2023. Angkanya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan awal milenium.


Siti Nurbaya Jabarkan Laju Deforestasi Indonesia di Oslo Tropical Forest Forum 2024

23 hari lalu

Menteri LHK Siti Nurbaya ketika panel pleno Menteri di Oslo Tropical Forest Forum 2024, Norwegia, Selasa 25 Juni 2024.
Siti Nurbaya Jabarkan Laju Deforestasi Indonesia di Oslo Tropical Forest Forum 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyebut bahwa laju deforestasi di Indonesia 2022 dan 2023 hanya 0,13 juta hektar per tahun.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

25 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

37 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

38 hari lalu

'Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

Komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan food estate dan hilirisasi nikel juga menjadi indikator bahwa laju deforestasi bakal meningkat.


Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit

42 hari lalu

Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023.  ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit

Hendrikus Woro memimpin perlawanan masyarakat adat Suku Awyu terhadap ekspansi sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.


Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

42 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

Tagar All Eyes On Papua bukan hanya sebuah isu selintas di jagat maya. Kerusakan lingkungan dan soal tanah adat menjadi perhatian berbagai pihak.


Seruan All Eyes On Papua, Organisasi Sipil Serukan Penghentian Perampasan Tanah Adat

44 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Seruan All Eyes On Papua, Organisasi Sipil Serukan Penghentian Perampasan Tanah Adat

Aliansi masyarakat Papua menyerukan penghentian perampasan tanah adat di tanah Papua. Seruan All Eyes On Papua semakin menggema.