Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serikat Buruh IMIP Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Cara Pemerintah Menutup Defisit APBN

image-gnews
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekerja di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tergabung dalam Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE IMIP menolak wacana kebijakan pemotongan upah pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ketua SBIPE IMIP Henry Foord Jebss menilai kebijakan itu tidak bermanfaat.

Henry tidak yakin iuran yang masuk untuk Tapera bisa kembali ke kantong para pekerja. Ia berkaca pada sejumlah kasus sulitnya klaim manfaat iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi selama ini. Henry pun menduga wacana pemotongan gaji pekerja swasta untuk Tapera hanya menjadi kedok pemerintah untuk mengumpulkan dana masyarakat.

“Kami menduga ini cara pemerintah untuk menutup defisit APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)” tutur Henry melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa malam, 28 Mei 2024.  “Ini tidak ada manfaatnya untuk buruh.”

Alih-alih memberi jalan bagi pekerja untuk bisa membeli rumah, Henry menilai pemotongan upah untuk Tapera justru akan mempersulit kehidupan buruh. Ini bisa terjadi lantaran iuran Tapera bakal mengurangi pendapatan bersih pekerja. “Kebijakan potong gaji untuk Tapera dilakukan di tengah situasi buruh yang dihadapkan dengan persoalan upah murah,” kata dia.

Di sisi lain, biaya hidup semakin mahal. Henry bercerita, tahun ini upah buruh di IMIP hanya naik Rp 75 ribu. Sementara, biaya sewa tempat tinggal kenaikannya mencapai Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu. Pengeluaran itu belum termasuk untuk kebutuhan pokok, seperti beras, yang harganya juga ikut naik.

“Buruh belum bisa menabung. Ini kebijakan yang memaksakan. Istilah kasarnya, merampok upah buruh,” kata dia.

Kebijakan pemotongan upah pekerja swasta sebesar 3 persen untuk Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Beleid yang merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 ini diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan iuran yang dikeluarkan pekerja swasta akan menjadi tabungan. Ia menepis anggapan bahwa iuran Tapera tidak akan kembali ke pekerja.

“Tapera itu tabungan. Bukan (gaji) dipotong,  lalu hilang,” kata Basuki di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 28 Mei 2024. “Manfaatnya, (pekerja) bisa bikin rumah.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengklaim pemerintah sudah memperhitungkan kebijakan potong gaji 3 persen untuk Tapera ini. Ia mengatakan manfaat Tapera ini bisa dirasakan ketika program ini sudah berjalan.

Namun, menurut Direktur Instutute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, pemerintah mesti mencabut wacana kebijakan tersebut. Salah satu alasannya, kebijakan pemotogan gaji untuk Tapera muncul di saat yang tidak tepat. Pasalnya, pasca Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah. Bahkan, kata dia, kenaikan upah tak mampu mengimbangi inflasi.

“Dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun dalam empat tahun terakhir di bawah rezim UU Cipta Kerja,  pemotongan gaji pekerja untuk Tapera akan semakin menekan daya beli pekerja yang sudah lemah,” ujar Yusuf kepada Tempo, Selasa, 28 Mei 2024.

Selain itu, pekerja dan pengusaha sudah dibebani dengan potongan untuk berbagai program. Sebagai contoh, iuran BPJS Kesejahteraan dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pension, hingga cadangan untuk pesangon. “Tambahan potongan untuk Tapera ini akan semakin memberatkan pekerja dan pengusaha,” kata Yusuf.

Pilihan Editor: Jokowi Rencanakan Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Ketahui Sumber Dana Tabungan Perumahan Rakyat

 

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

49 menit lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

IHSG dibuka menguat 43,73 poin atau 0,64 persen ke posisi 6.893,83.


Kelompok Pekerjaan Ini Paling Diminati Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

12 jam lalu

Ilustrasi rapat di kantor. Foto: Freepik.com/pressfoto
Kelompok Pekerjaan Ini Paling Diminati Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

Dalam survei JobStreet, ditemukan bahwa 81 persen Indonesia di bidang digital, data science, dan AI berminat bekerja di luar negeri.


Minat Pekerja Indonesia ke Luar Negeri Turun, 71 Persen Pekerja Pilih Remote Working

12 jam lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah. (Shutterstock)
Minat Pekerja Indonesia ke Luar Negeri Turun, 71 Persen Pekerja Pilih Remote Working

Berdasarkan survei mobilitas kerja, tercatat bahwa 71 persen pekerja Indonesia memilih remote working dibanding bekerja di luar negeri.


Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

16 jam lalu

Seorang petugas polisi terlihat di depan gedung yang terbakar di Mangaf, Kuwait selatan. Reuters
Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

Setidaknya 41 orang tewas ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung yang menampung para pekerja di Kuwait, menurut pihak berwenang.


Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak

21 jam lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Perumusan PP Tapera Tak Libatkan Pekerja Angkutan Online, SPAI: Seperti Omnibus Law, Aturan Sepihak

"Kami menolak potongan Tapera karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi tersebut," Ketua SPAI Lily Pujiati.


BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

BP Tapera membeberkan hitung-hitungan kebutuhan penabung mulia untuk membantu satu orang MBR agar bisa memiliki KPR.


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

1 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

1 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

Berita terpopuler: Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sigit Widyawan, menjadi komisaris di BNI. BP Tapera bantah dana Tapera untuk bangun IKN.


Tidak Semua Wajib Iuran Tapera. BP Tapera: Hanya untuk Pekerja yang Berpenghasilan di Atas UMR

1 hari lalu

Sejumlah pejabat menjawab kisruh soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola (BP) Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. Dari kiri ke kanan: Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan, Andra Sabta (baju biru); Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. TEMPO/Han Revanda Putra.
Tidak Semua Wajib Iuran Tapera. BP Tapera: Hanya untuk Pekerja yang Berpenghasilan di Atas UMR

Deputi Komisioner Pengerahan Dana BP Tapera Sugiyarto sebut tidak semua pekerja wajib ikut program ini. Pengamat sarankan agar jadi iuran sukarela