Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Rencanakan Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Ketahui Sumber Dana Tabungan Perumahan Rakyat

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengumumkan bahwa pemerintah telah merencanakan kebijakan pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi meyakini masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru setelah regulasinya diterapkan.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers setelah pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. Jokowi membandingkan situasi ini dengan penerapan BPJS Kesehatan yang awalnya menimbulkan kontroversi namun akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan revisi atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, besaran iuran Tapera ditentukan untuk pekerja dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa, hingga perusahaan swasta. Aturan ini telah ditandatangani oleh Jokowi pada 20 Mei lalu.

Pasal 5 PP Tapera menyatakan bahwa setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ini berlaku untuk pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal setara upah minimum.

Pasal 7 merinci bahwa kewajiban menjadi peserta Tapera berlaku bagi pekerja dari berbagai sektor, termasuk PNS, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.

Pasal 15 ayat 1 mengatur besaran simpanan peserta Tapera sebesar tiga persen dari gaji atau upah bagi pekerja dan penghasilan bagi pekerja mandiri. Ayat 2 menyatakan bahwa untuk peserta pekerja, simpanan tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Sedangkan untuk ASN, sesuai Pasal 15 ayat 4b, iuran Tapera diambil dari gaji atau upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Aturan ini harus disesuaikan dengan ketentuan Menteri Keuangan yang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Apa itu Tapera?

Menurut laman resmi BP Tapera, tujuan Tapera adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan, guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan guna pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta

Dana Tapera bersumber dari:

a. Hasil penghimpunan Simpanan Peserta

b. Hasil pemupukan Simpanan Peserta

c. Hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

d. Hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum) yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS);

e. dana wakaf

f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Meskipun bertujuan baik untuk membantu pekerja membiayai salah satu kebutuhan primernya, program Tapera menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Potongan Tapera ini menambah beban iuran yang harus ditanggung oleh pekerja selain BPJS Kesehatan, BP Jamsostek, Pajak Penghasilan (PPh 21), dan jaminan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme agar pelaksanaannya tepat guna

Dana Tapera digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta guna memastikan tata kelola yang baik. Bank atau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian sesuai ketentuan yang diatur oleh BP Tapera.

BP Tapera menyediakan pembiayaan dana murah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta, bekerja sama dengan Bank Penyalur. Pembiayaan perumahan ini meliputi:

a. Kepemilikan Rumah (KPR): KPR Tapera dan KPR Tapera Syariah

b. Pembangunan Rumah (KBR): KBR Tapera dan KBR Tapera Syariah

c. Renovasi Rumah (KRR): KRR Tapera dan KRR Tapera Syariah

MICHELLE GABRIELA  | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Apindo Tolak Wacana Potong Gaji Pekerja untuk Tapera: Menambah Beban Baru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

13 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

Para saksi yang hadir di sidang mengaku dipaksa SYL mengumpulkan uang. Demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga si menteri.


Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

Panglima TNI mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR.


Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

1 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas: mendorong masuknya investasi asing di IKN, membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.


Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

2 jam lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

Kementerian BUMN telah menerapkan uji coba empat hari kerja sepekan untuk sebagian pegawainya.


Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

2 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

Belakangan orang-orang dari lingkungan keluarga Jokowi terus disoroti, ada anak, menantu, ipar, keponakan.


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

2 jam lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.


PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

2 jam lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Surat tugas untuk Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut langsung dari DPP PAN.


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

3 jam lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.


Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

3 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI dapat terlibat dalam segala hal.