Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warganet Tak Habis Pikir Jokowi Tarik Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera: Di Luar Nurul ..

image-gnews
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023 .PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023 .PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aturan soal tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diteken oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih ramai diperbincangkan warganet di sejumlah media sosial. Beleid tersebut mengatur bahwa gaji pekerja, baik pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, maupun pekerja mandiri (freelancer) akan dipotong untuk simpanan Tapera.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditandatangani oleh Jokowi pada 20 Mei lalu. 

Jokowi mengatakan pemerintah sudah menghitung kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk Tapera. Adapun besaran potongan gaji menurut aturan tersebut adalah sekitar tiga persen. 

Mantan Walikota Solo itu menyatakan bahwa masyarakat pasti bisa beradaptasi dengan kebijakan baru setelah regulasi diterapkan. Presiden kemudian memberikan contoh saat BPJS Kesehatan diberlakukan di luar skema gratis yang sebelumnya menjadi perhatian.

“Tapi setelah berjalan saya kira bisa merasakan manfaatnya rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024.



Respons Netizen Soal Tapera

Aturan yang memungkinkan potongan gaji karyawan untuk Tapera itu pun menuai kontra di masyarakat. Di media sosial X misalnya, banyak netizen yang mempertahankan skema pemohon serta manfaat yang diterima pekerja. 

Kok bisa ya, di luar pajak, negara bikin kebijakan untuk ngurusi gajinya orang buat dipakai apa. Tanpa nanya yg punya gaji lebih dulu,” tulis @okkymadasari.

“kalo gaji 10 juta per bulan, dipotong tapera 3% = 300 ribu/bulan. 1 tahun = 3,6 juta. 100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapet rumah yang harganya 360 juta. ngitungnya gitu gak sih?” tulis @solehsolihun.

“Gaji dipotong untuk tabungan beli rumah. Orang gen-z aja pada enggak mau beli rumah” tulis @Fiersabesari.

“Di luar nurul memang ni orang, minimal UMR jateng di atas 3 juta dulu lah woy kerasa bed nih. Gaji 2 juta sekian buat sebulan aja nombok asli, ini pake ngurusin rumah yang blm tentu kewujud bjir. Mending buat makan aih,” tulis @gendon171.

“Ada aja tingkah laku pemerintah buat peras rakyat,” tulis @whysooseriously.

“Negara kocak, rakyat di bisnisin,” tulis @notfound7_.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Setelah UKT, terbitlah Tapera. Ini Indonesia negara BU apa gimana sih. Biaya nambah mulu, sejahtera kagak,” tulis @primawansatrio.

“Kesimpulan setelah ngebahas PP Tapera dengan Google Gemini:  "Pindah keluar negeri atau ganti kewarganegaraan aja”,” tulis @imregani.

“kembali lagi kaum menengah yg harus menopang negara ini. udah mah pas pasan, akhirnya dpt rumah kagak. disediain rumah di tempat pelosok dengan spek abal abal,” tulis @dranux.

“Makin lama makin ga jelas, ada aja celah pemerintah buat porotin rakyatnya, nyari duit sesusah itu ternyata sampe pemerintah ga abis-abis idenya buat puter otak biar dapet cuan dari rakyat,” Dimstdrs



Besaran Simpanan Tapera yang Bakal Potong Gaji Karyawan

Dalam PP 21 Tahun 2024 Pasal 15 dijelaskan besaran simpanan peserta yang ditetapkan, yaitu 3 persen dari gaji atau upah pekerja dimana pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan peserta sebesar 2,5 persen. Sementara, peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta Tapera dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), atau Komisioner BP Tapera.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera adalah telah berusia paling rendah 20 tahun dan berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Tak hanya itu, peserta juga dapat berasal dari masyarakat yang sudah menikah pada saat mendaftar.

“Peserta Tapera, yang kemudian disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan,” tulis Pasal 1 ayat (11) PP tersebut.

Adapun pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat tujuh tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2020 berlaku, tepatnya pada 20 Mei 2020. Dengan demikian, pemberi kerja diberikan tenggat waktu untuk mendaftarkan pekerjanya pada 20 Mei 2027 mendatang.

RIZKI DEWI AYU | DANIEL A FAJRI 

Pilihan Editor: Bos LPS soal Potongan Gaji untuk Tapera: Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

34 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

Belakangan orang-orang dari lingkungan keluarga Jokowi terus disoroti, ada anak, menantu, ipar, keponakan.


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

54 menit lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.


PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

1 jam lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Surat tugas untuk Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut langsung dari DPP PAN.


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

1 jam lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.


Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

2 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

Dukungan PDIP kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta berpotensi mengulang kedua pihak dalam satu perahu.


Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

2 jam lalu

Petugas mengamati suasana SMP 216 Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menginstruksikan seluruh sekolah untuk meliburkan siswa dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA selama 14 hari guna mengatisipasi penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA
Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

Banyak warganet yang menyayangkan perilaku lima siswa SMP itu, karena dinilai tidak memiliki empati terhadap masyarakat Palestina.


Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

3 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah secara serius memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk satgas.


Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

4 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

Presiden Jokowi buka suara soal maraknya judi online dan menegaskan pemerintah serius memberantas dan memeranginya.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

5 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.