Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenhub Periksa 984 Bus Pariwisata, 539 Bus Tercatat Tidak Perpanjang Uji KIR

image-gnews
Sejumlah bus pariwisata rombongan pengantar jemaah haji parkir di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sejumlah bus pariwisata rombongan pengantar jemaah haji parkir di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memeriksa aspek administrasi dan persyaratan teknis terhadap 984 bus pariwisata yang tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya seperti wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sebagian daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Adapun dari pemeriksaan tersebut, sebanyak 539 bus pariwisata tercatat tidak memenuhi persyaratan teknis dan aspek administrasi. Sementara 445 bus pariwisata diklaim telah memenuhi aspek administrasi dan persyaratan teknis.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno menyebut kebanyakan bus pariwisata yang sudah diperiksa tidak memperpanjang uji kir-nya. "Terhadap bus yang belum memperpanjang uji kir saat pengawasan dilakukan rampcheck oleh para penguji kendaraan untuk kelayakan operasional dan sanksi tilang," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Mei 2024.

Ia juga menginstruksikan kepada bus pariwisata yang dinyatakan tidak laik jalan agar mengganti kendaraannya. Kemenhub, ujar Hendro, juga bakal memanggil perusahaan angkutan pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentuan.

Ia mengungkapkan, pemanggilan itu ditujukan untuk pemberian sanksi administratif serta dilakukan pembinaan. "Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara acak akan terus dilakukan di seluruh daerah," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain pengecekan terhadap izin operasional dan kelayakan bus pariwisata, Hendro mengatakan bahwa Kemenhub akan mengecek dan mendata karoseri beserta hasil produksinya. Ia menyatakan akan menindaklanjuti karoseri yang memodifikasi kendaraan tidak sesuai sertifikat uji tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT).

"Apabila ditemui kendaraan yang dibuat, dirakit, atau dimodifikasi oleh karoseri tidak sesuai dengan SUT dan SRUT, maka akan ditindaklanjuti," katanya. Tidak hanya terhadap bus pariwisata, Kemenhub juga akan mengecek Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pilihan EditorKemenhub Temukan Dua Bus yang Palsukan Bukti Lulus Uji Elektronik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Libur Sekolah Tiba, Yogya Keluarkan Edaran Memilih Angkutan Pariwisata Berkeselamatan

18 jam lalu

Bus-bus pariwisata yang membawa studi tur pelajar dari berbagai daerah parkir di Tempat Khusus Parkir Senopati Yogyakarta di masa liburan sekolah. Dok.istimewa
Libur Sekolah Tiba, Yogya Keluarkan Edaran Memilih Angkutan Pariwisata Berkeselamatan

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran pemilihan angkutan pariwisata sebagai panduan masyarakat memilih moda angkutan memasuki masa libur sekolah ini.


Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

2 hari lalu

Data Kemenhub Dijual di Dark Web. FOTO/X
Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati angkat bicara menanggapi kabar kebocoran data di kementerian tersebut.


Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub Diduga Bocor di Dark Web, Dijual hingga USD 7.000

2 hari lalu

Data BAIS, Dijual di Dark Web. FOTO/X
Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub Diduga Bocor di Dark Web, Dijual hingga USD 7.000

Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub disebut-sebut telah bocor dan dijual di dark web dengan harga US$ 7.000 atau sekitar Rp 114,72 miliar.


Polres Garut dan Dishub Razia Bus Klakson Telolet karena Mengundang Bahaya bagi Anak-Anak

12 hari lalu

Anak-anak berjoget dan mendokumentasikan bus yang membunyikan klakson saat melintas di Tol Jagorawi menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 23 Mei 2024. Klakson bus telolet menjadi fenomena yang viral diburu oleh anak-anak meskipun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang penggunaan klakson telolet pada bus karena dianggap mengancam keselamatan jalan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polres Garut dan Dishub Razia Bus Klakson Telolet karena Mengundang Bahaya bagi Anak-Anak

Geografis Garut yang pegunungan dan berjalan sempit dinilai berbahaya bagi anak-anak yang mengejar bus karena tergoda klakson telolet


Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

13 hari lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kemenhub diduga menerima fee belasan miliar dari proyek di DJKA.


KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

13 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

KPK telah menyita fee yang diterima bekas PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau BTP Semarang 2017-2021, Yofi Oktarisza.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

14 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.


Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

14 hari lalu

Ilustrasi bus (Pixabay)
Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

Tak hanya bus study tour yang jadi sasaran pemeriksaan kelayakan, jip wisata di lereng Merapi dan Tebing Breksi juga.


Sidak Bus di Ragunan, Menhub Temukan STNK Kedaluwarsa, Uji KIR Tak Laik Jalan, hingga..

18 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Sidak Bus di Ragunan, Menhub Temukan STNK Kedaluwarsa, Uji KIR Tak Laik Jalan, hingga..

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menemukan sejumlah bus tak memiliki kelengkapan surat-surat saat melakukan sidak di TM Ragunan.


Pentolan Otorita IKN Mundur, Budi Karya Pastikan Tiga Proyek Kemenhub Tetap Jalan

22 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Pentolan Otorita IKN Mundur, Budi Karya Pastikan Tiga Proyek Kemenhub Tetap Jalan

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024.