TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada sekitar 5,2 persen secara tahunan atau year on year. Presiden Direktur DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dipengaruhi investasi di bidang infrastruktur, meningkatnya output sektor industri dan sektor jasa yang dinamis.
"Kami pun senantiasa mendukung visi ‘Indonesia Emas 2045’ untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta kemakmuran regional," kata dia dalam acara DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024.
Selain itu, masa pemilihan presiden yang terjadi satu putaran kini telah usai. Sehingga, investor kembali memanam modal di Indonesia, karena situasi pergantian kepemimpinan sudah stabil. Proyeksi itu, kata Lim, juga bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen selama tujuh tahun berturut-turut. Ia mengapresiasi usaha pemerintah yang mampu menjaga tingkat inflasi yang dinilai masih rendah.
Meski begitu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengimbau agar pemerintahan baru dari presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo-Ghibran dapat membuat perencanaan yang matang. "Downstreaming akan diteruskan oleh Prabowo. Dia juga minat terhadap sektor pertanian dan memiliki concern terhadap ketahanan pangan,” kata dia.
Ia memberi catatan, sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki beberapa program yang sudah dijanjikannya saat kampanye. Misalnya, menyediakan makanan dan susu gratis yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 450 triliun per tahun, atau sekitar 13 persen dari total pengeluaran pemerintah.
Belum lagi dengan adanya proyek Ibu Kota Negara atau IKN, peningkatan anggaran pertahanan yang akan menyedot dana negara, serta rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. RKP itu sendiri menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB antara 39,77 hingga 40,14 persen, lebih tinggi dari target utang pemerintah tahun ini sebesar 38,26 persen.
