Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Sebut Putusan MK Tak Beri Pengaruh Signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah

image-gnews
Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal sengketa pilpres tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Menurut dia, faktor global, terutama kebijakan The Fed dan konflik geopolitik di Timur Tengah tetap menjadi faktor utama pelemahan rupiah belakangan ini. 

"Terkini, rupiah masih di kisaran Rp 16.200, tidak banyak berubah. Putusan MK tidak cukup kuat meyakinkan investor dan menarik arus modal masuk ke dalam negeri," kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Selasa, 23 April 2024.

Yusuf melihat investor lebih menunggu hasil sidang Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait BI rate, terutama menyikapi the Fed yang menunda pemangkasan suku bunganya. Dia membandingkan kondisi ini seperti saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Maret yang lalu. Ketika itu rupiah hanya menguat sedikit.

Yusuf menilai, pemerintah dan BI perlu menjaga stabilitas rupiah berbasis kekuatan fundamental perekonomian, yaitu surplus neraca perdagangan. Dia tidak setuju soal intervensi valas dengan cadangan devisa yang terbatas atau menaikan suku bunga domestik yang beban mahalnya. 

"Kita memiliki bantalan ekonomi yang kuat untuk menjaga nilai tukar Rupiah, yaitu surplus neraca perdagangan 47 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, senilai US $ 165,2 miliar," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rupiah yang tidak kunjung menguat, Yusuf menyampaikan, memang banyak disebabkan karena faktor eksternal, yaitu stance kebijakan moneter negara-negara maju yang terus ketat, terutama bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Dengan selisih imbal hasil yang menyempit, sambung Yusuf, pilihan investasi di luar negeri menjadi lebih menarik sehingga memicu capital outflow yang kemudian mendorong pelemahan Rupiah.

Yusuf menjelaskan, konflik geopolitik, terutama perang Rusia-Ukraina dan perang di Timur Tengah masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar yang sewaktu-waktu berpotensi melonjakkan harga komoditas global. 

"Pecahnya perang konflik Iran-Israel membuat era suku bunga tinggi belum akan berakhir dalam waktu dekat," tuturnya.

Pilihan Editor: Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan, Serikat Pekerja: Belum Punya Uang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

1 jam lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Rupiah Terus Melemah, Ditutup di Level Rp16.291 per Dolar AS

1 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Rupiah Terus Melemah, Ditutup di Level Rp16.291 per Dolar AS

Pada perdagangan Senin kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp 16.282.


Rupiah Diperkirakan Melemah hingga Rp16.330 per Dolar AS

2 hari lalu

Ilustrasi rupiah. Pexels/Ahsanjaya
Rupiah Diperkirakan Melemah hingga Rp16.330 per Dolar AS

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini melemah pada rentang Rp16.270 - Rp16.330.


MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

2 hari lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

Irman Gusman meminta KPU menetapkan namanya masuk dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat.


Gugatan Caleg Perindo Dikabulkan Sebagian, MK Minta KPU Gelar PSU di Dapil Ini

2 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Gugatan Caleg Perindo Dikabulkan Sebagian, MK Minta KPU Gelar PSU di Dapil Ini

MK meminta KPU melaksanakan PSU calon anggota DPRD di Dapil Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, Provinsi Papua Pegunungan.


Putusan MK, Pemilu Ulang di Gorontalo 6 Akibat Caleg Perempuan Kurang

6 hari lalu

Seorang partisipan menulis harapannya di papan harapan setelah mengikuti jalan sehat caleg perempuan ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Bundaran HI Jakartau (30/3). Kegiatan jalan santai serta deklarasi caleg perempuan untuk pemilu 2014 itu mengajak masyarakat untuk memilih caleg perempuan yang membela hak-hak perempuan dan anak.Tempo/Dian Triyuli Handoko
Putusan MK, Pemilu Ulang di Gorontalo 6 Akibat Caleg Perempuan Kurang

MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemilu ulang di dapil Gorontalo 6. Partai yang tak memenuhi minimal caleg perempaun wajib memenuhinya.


KPU Segera Gelar Rapat untuk Bahas Tindak Lanjut Putusan Sengketa Pileg

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
KPU Segera Gelar Rapat untuk Bahas Tindak Lanjut Putusan Sengketa Pileg

Ada beberapa putusan sengketa pileg yang meminta KPU melakukan pemilihan umum ulang dan penghitungan suara ulang.


BI Targetkan Nilai Tukar Rupiah Menguat di Level Rp 15.300-15.700 per Dolar AS Tahun Depan

7 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
BI Targetkan Nilai Tukar Rupiah Menguat di Level Rp 15.300-15.700 per Dolar AS Tahun Depan

BI terus menjaga nilai tukar rupiah, melakukan intervensi di pasar valas, hingga menaikkan suku bunga.


Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari, Dejavu Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres?

11 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari, Dejavu Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres?

Putusan MA soal batas usia kepala daerah diputuskan dalam tiga hari sejak didistribusikan pada 27 Mei dan diputus pada 29 Mei 2024. Ingat putusan MK?


Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut: Seperti Sembunyikan Kepentingan Politik Besar

19 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri menyampaikan sambutan dalam Rakernas V yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat, 24 Mei 2024. Cr: Tim Media PDIP
Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut: Seperti Sembunyikan Kepentingan Politik Besar

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kesepakatan untuk membahas pengubahan aturan MK ini dilaksanakan melalui proses yang tidak benar.