TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar agenda sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim MK memanggil empat menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Salah satu hal yang ditanyakan hakim kepada keempat menteri tersebut adalah perihal seringnya kunjungan Presiden Jokowi ke daerah yang diiringi dengan pembagian bantuan sosial atau bansos. Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Gibran adalah anak sulung Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran akhirnya memang unggul dibanding dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Hakim MK Saldi Isra juga sempat menunjukkan kertas berisi tabel dan peta dari dua permohonan sengketa Pilpres yang sampai kepada MK. Dari paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Tabel yang ditunjukkan mencantumkan daftar perjalanan Jokowi membagikan bantuan sosial atau bansos. Saldi menyebut, dalil dalam dua permohonan tersebut banyak bertumpu pada pergerakan Jokowi.
“Jadi kami harus menanyakan, apa sih kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan Presiden memilih, misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?” ucap Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.
Saldi menuturkan, jika para menteri yang hadir bisa menjelaskan, hakim akan lebih mudah mengambil keputusan terhadap dalil pemohon. “Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja?” tanya Saldi.
Lantas, bagaimana pendapat 4 menteri soal kunjungan Jokowi dan pembagian bansos yang ditanyakan hakim MK? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Selanjutnya: Jawaban Sri Mulyani dan Tiga Menteri Jokowi...
