TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso membeberkan awal mula Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke daftar proyek strategis nasional atau PSN.
Susiwijono menyebutkan PIK 2 awalnya diusulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk bisa menjadi PSN. Sementara status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN semula diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena itu bagian dari green destination, jadi bukan kawasan PIK itu. BSD juga begitu, bukan kawasan perusahaan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin),” ujar Susiwijono usai media briefing di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa, 2 April 2024 seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN adalah upaya untuk pengembangan hijau (green destination). Tak hanya itu, Susiwijono menegaskan bahwa yang ditetapkan sebagai PSN bukan seluruh kawasan PIK 2, melainkan hanya kawasan mangrove.
Nantinya, PIK 2 dikembangkan fokus untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Adapun total investasi PSN PIK 2 tercatat senilai Rp 65 triliun.
Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD, kata Susiwijono, difokuskan untuk sektor kesehatan. Nantinya akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis di kawasan itu.
"Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD-nya (jadi PSN), hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menetapkan 14 PSN baru guna pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.
“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” kata Haryo.
Pilihan Editor: BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Bantuan Pemerintah: Pembebasan Lahan hingga Perizinan
