Badiul tak menampik masa transisi memang menjadi ruang mengkonsolidasikan berbagai aganda pembangunan. Namun, Badiul menegaskan, program-program yang dimasukan prioritas tetap harus melalui proses riset.
Menurut dia, simulasi pemberian makan siang tidak bisa sepenuhnya dijadikan alat atau instrumen mengukur program ini dapat dilakukan. Jauh dari itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif agar tidak ada kekhawatiran dan anggaran program ini tanpa perencanaan yang baik.
Terlebih, ucap Badiul, kebutuhan gizi anak setiap daerah berbeda, sehingga riset diperlukan sebagai upaya yang lebih serius agar program ini sesuai kebutuhan anak-anak. Dengan demikian, program itu tidak hanya sekedar memenuhi janji politik tanpa adanya kajian atau riset yang teruji.
Badiul menegaskan pemerintah tidak perlu memaksakan diri untuk merealisasikan program ini di di tahun pertama periode pasangan Capres-Cawapres terpilih. Sebab, pemerintah harus memastikan proses perencanaan dulakukan dengan baik dan benar.
Ia menggarisbawahi perencanaan program makan siang gratis perlu dilakukan dengan benar, terutama berkaitan data penerima manfaat agar program ini tepat sasaran. Pemerintah, menurut Baidul, harus menyiapkan instrumen pengawasan program yang holistic agar tidak ada upaya penyelewengan anggaran program.
"Menepati janji tidak harus dengan memaksakan diri, yang ada justru memaksakan kehendak tanpa dibarengi dengan kajian dan data yang baik dan memadai," ujarnya.
Pilihan Editor: 1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?
