TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal sumber pembiayaan makan siang gratis dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (dana BOS) mengundang banyak kritik. Salah satunya dari Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar.
Airlangga bahkan telah menggelar simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024 lalu. Menurut Media, menteri-menteri yang sudah mulai membicarakan program makan siang gratis ini harus direspons serta diawasi oleh publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pertama, jangan sampai dipolitisasi, di mana menteri-menteri memaksakan program ini demi mengamankan kursi menteri," katanya ketika dihubungi Tempo pada Senin, 4 Maret 2024.
Poin kedua adalah potensi kekacauan terhadap program perlindungan sosial atau Perlinsos yang telah ada. "Jika dipaksakan tanpa alasan evaluasi kebijakan yang jelas, seperti pengalihan dana BOS, (maka) berpotensi mengacaukan kebijakan Perlinsos saat ini yang sudah berjalan dengan baik."
Dia menilai, belum ada urgensi pengalihan dana BOS karena banyak sekolah bergantung pada dana ini. Tidak hanya untuk mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga aspek kesejahteraan guru.
"Jangan sampai ada idiom 'agar Prabowo senang', maka semua anggaran diutak-atik serampangan tanpa evaluasi kebijakan yang matang dan mengganggu kesehatan fiskal," tuturnya.
Dia menyebut bahwa status program makan siang gratis adalah usulan dari pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran dalam visi-misinya maju ke Istana. Artinya, program tersebut belum menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil Pemilu secara resmi.
Rencana utak-atik Dana BOS demi program makan siang gratis juga berpotensi akan berdampak pada defisit anggaran dan peningkatan utang. Media menjelaskan bahwa sebagai kebijakan yang baru, seharusnya pendanaan program makan siang gratis ini harus dari sumber-sumber yang baru juga. Misalnya dengan menggali pendapatan dari pajak orang kaya atau windfall tax.
"Jangan justru mengalihkan dari dana-dana sosial lainnya. Tapi jika tidak, maka defisit anggaran bakal makin parah dan utang publik meningkat."
Pilihan Editor: Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan
