TEMPO.CO, Jakarta - Lonjakan harga beras kini tengah menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat. Bahkan, kenaikan harga beras pasca Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kali ini disebut-sebut sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah kepemimpinan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kenaikan harga beras mencetak rekor baru mencapai Rp 18 ribu per kilogram untuk beras premium. Harga tersebut telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 14.800 per kilogram. Selain mahal, stok beras premium juga langka di toko retail modern.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku was-was dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Musababnya, harga beras yang melonjak drastis bisa mengerek inflasi. Padahal inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global.
"Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7 persen year to date," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis sore, 22 Februari 2024.
Selain beras premium, beras medium juga mengalami kenaikan harga. Berdasarkan laporan Koran Tempo, harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang menembus harga Rp 14.700 per kilogram lima hari setelah Pemilu. Harga tersebut naik Rp 2.700 dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menanggapi mahalnya harga beras serta stok yang makin menipis, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan membahasnya dengan presiden. “Ini akan menjadi bahan rapat saya dengan presiden,” tuturnya saat berkunjung di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024 lalu.
Kenaikan Harga Beras Tertinggi dalam Sejarah
Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid mengatakan bahwa naiknya harga beras kali ini merupakan kenaikan tertinggi. Selama lebih dari 45 tahun berdagang beras, ia mengaku baru merasakan hal seperti saat ini. “Ini tertinggi,” katanya kepada Majalah Tempo, Rabu, 21 Februari 2024.
Zulkifli menyatakan bahwa kenaikan harga beras sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pasokan beras dari daerah produsen. Apalagi, sebagian besar wilayah produsen beras belum memulai panen karena musim tanam yang tertunda dari November menjadi Desember dan Januari. “Kalaupun ada yang masuk, tidak mencukupi permintaan,” tuturnya.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang diselenggarakan pemerintah juga tidak mampu membantu menekan harga beras. Pasalnya, beras SPHP yang dijual sesuai harga eceran tertinggi beras medium, yakni Rp 10.900 per kilogram itu juga langka. Padahal, beras kemasan 5 kilogram yang digelontorkan dalam operasi pasar ini menjadi andalan pemerintah untuk menekan harga pangan.
Direktur Supply Chain dan dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan saat ini Bulog sedang mendistribusikan beras SPHP kepada lebih dari 20 ribu pengecer di pasar tradisional. Bulog juga memenuhi pesanan dari gerai retail modern. Namun, dalam melayani pesanan tersebut terdapat antrean. “karena itu, ada antrean dalam pelayanannya,” ungkapnya.
Penyebab Harga Beras Naik
Program bantuan sosial (bansos) beras yang digelontorkan pemerintahan Jokowi jelang Pemilu disinyalir menjadi penyebab melonjaknya harga beras. Ini terjadi karena stok beras berkurang akibat masifnya program bansos yang dilaksanakan pada awal Februari. Padahal seharusnya bansos beras didistribusikan setiap bulan atau paling lambat tiga bulan.
Lewat bansos beras tersebut, pemerintah berencana memberikan bansos beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 22 juta keluarga miskin untuk menghadapi dampak musim paceklik. Itu artinya, jika bansos diberikan secara rutin setiap bulan, maka pemerintah akan membutuhkan 220 ribu ton beras.
Akan tetapi, Jokowi memerintahkan agar bansos diberikan sekaligus untuk enam bulan di awal. Akibatnya, Bulog terpaksa menggunakan cadangan berasnya sebanyak 1,32 juta ton. Pemindahan besar-besaran beras dari gudang menyebabkan stoknya menjadi kosong, yang kemudian berdampak pada lonjakan harga beras.
Kendati begitu, bansos bukan satu-satunya penyebab harga beras naik. Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan pangkal permasalahan kenaikan harga beras terjadi sejak tahun 2022, ketika harga pupuk meningkat akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Situasi semakin kompleks dengan adanya fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan produksi beras.
Pemerintah lalu memutuskan untuk melakukan impor beras sebagai langkah untuk mengisi cadangan nasional beras. Hingga tanggal 19 Februari 2024, Bulog menguasai stok beras sebanyak 1,48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 22 ribu ton merupakan beras komersial, sementara sisanya adalah cadangan beras pemerintah.
Yang menjadi masalah, kata Said, pasokan beras tersedot ke kanan dan kiri, termasuk untuk bansos. Said mengendus adanya sentimen politik di balik kebijakan pemerintah tersebut. “Ketika harga main menjadi, stok beras di pasar tidak ada, ucapnya,
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan kenaikan harga beras memang selalu terjadi di awal tahun. Ia mengatakan masa panen akan dimulai pada Maret.
“Karena apa? karena belum masuk masa panen. Masa panen raya itu biasanya mulainya di Februari atau Maret, yang di masa panen gadu di September,” ujar Faisal ketika dihubungi Tempo, Minggu 25 Februari 2024.
Dia menjelaskan, harga beras turun pada masa panen, kemudian akan naik lagi setelah stok menipis. “Kemudian begitu masuk panen raya di Februari itu turun lagi. Nah jadi itu artinya faktor musiman,” tuturnya.
Namun, kata Faisal, yang membedakan pada tahun ini adalah masa panen yang diperkirakan mundur. Tapi mundurnya tidak lebih dari satu bulan. "Mestinya di Maret sudah panen. Jadi artinya kalaupun Februari masih tinggi harganya, diperkirakan Maret sudah mulai turun,” ujar Faisal.
RIZKI DEWI AYU | CAESAR AKBAR | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan Editor: Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino, Ekonom: Sesat Pikir, Absurd
