TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi menyiapkan jalan bagi pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran untuk melaksanakan janji kampanye mereka, bahkan ketika KPU belum mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Hal itu terlhat dari kesibukan kabinet membawa program makan siang gratis dan susu gratis Prabowo dalam rapat kabinet bahkan sudah memberi ancar-ancar biayanya, yakni Rp15 ribu per anak di luar susu gratis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu, di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Menko Airlangga mengatakan bahwa rencananya, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun dia belum mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.
Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet, Senin.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa program tersebut memang telah dibahas bersama para menteri terkait. Namun begitu, pembahasan masih dalam tahap awal.
Menurut dia, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal" kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Januar 2024.
Mengenai perhitungan suara Prabowo-Gibran di KPU yang belum fiinal, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja" katanya.
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini memang telah membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.
Berkaitan dengan program makan siang gratis, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick wins presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memang berfokus pada pagu indikatif dan program-program yang menjadi prioritas pemerintahan mendatang, seiring dengan hasil penghitungan resmi KPU mengenai siapa presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.
Menurut Sri Mulyani target defisit APBN 2025 juga sudah harus memasukkan program-program prioritas presiden terpilih nantinya.
Ia juga menjelaskan saat ini makan siang gratis masih dalam rencana program. Detailnya akan dilihat dalam pembahasan soal pagu indikatif masing-masing kementerian atau lembaga.
"Ini nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," kata Sri Mulyani di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024.
MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A FAJRI | YOHANES MAHARSO | ANTARA
Pilihan Editor Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino, Ekonom: Sesat Pikir, Absurd
