TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan biang kerok harga beras naik adalah terbatasnya pasokan gabah. Indonesia masih mengalami masa paceklik yang diperkirakan terjadi hingga April 2024.
"Produksi beras domestik memang lagi terbatas. Saat ini masih paceklik. Kira-kira sampai April," ucapnya kepada Tempo, dikutip Senin, 19 Februari 2024.
Khudori menyebut, panen besar kemungkinan baru terlaksana pada akhir April atau awal Mei 2024. Hal ini menjadi satu kondisi yang krusial, mengingat bulan Ramadan dan Hari Raya akan segera datang.
Bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Khudori mengatakan produksi Januari-Februari 2024 masih kecil. Produksi selama dua bulan ini masih kurang 2,8 juta ton untuk menutupi kebutuhan konsumsi. Sementara produksi pada Maret lumayan besar, sehingga diperkirakan akan ada suprlus 0,97 juta ton beras.
"Tapi surplus ini dipastikan akan jadi rebutan banyak pihak. Panen di April pun akan bernasib sama, jadi rebutan banyak pihak. Terutama untuk mengisi jaring-jaring distribusi yang berbulan-bulan kering kerontang karena paceklik," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus memastikan pasokan beras dalam jumlah memadai. Jika tidak demikian, harga berpotensi akan terus naik dan bisa menimbulkan kegaduhan. Bahkan, dapat mengguncang kondisi sosial dan politik.
Menurut dia, warga miskin tidak perlu khawatir karena sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, hingga bantuan pangan beras 10 kg. Selain itu, ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang dirapel tiga bulan yakni Rp 600 ribu per keluarga. Tak hanya itu, bantuan pangan beras yang sempat dihentikan penyalurannya jelang Pilpres pun telah mulai disalurkan lagi sejak 15 Februari 2024.
Namun, masyarakat yang berada beberapa jengkal saja di atas garis kemiskinan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
"Kalau harga beras dan pangan naik, mereka potensial jadi kaum miskin baru. Mereka belum tersentuh aneka bantuan sosial dan jaring pengaman sosial itu."
Khudori menyatakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang telah menugaskan Bulog untuk menggencarkan operasi pasar menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras SPHP bisa jadi pilihan masyarakat miskin atau masyarakat rentan, karena harganya yang lebih terjangkau alias di bawah harga pasar.
"Perlu dipastikan, beras SPHP ini bisa menjangkau seluas mungkin warga," tuturnya.
Pemerintah juga telah menggandeng Badan Usaha Milik Daerah PT Food Station atau FS. FS akan menjual beras seharga Rp 13.900 per kg. Beras tersebut merupakan campuran antara beras lokal dengan beras impor premium dengan komposisi tertentu. Beras bermerek FS tersebut dapat ditemukan di jejaring ritel modern.
"Cara-cara ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak warga. Bahwa masih ada kelangkaan, itu ya (benar), karena Bulog dan FS belum menjangkau semua," ujar Khudori.
Sebelumnya, Perum Bulog memastikan bahwa ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,4 juta ton. Cadangan tersebut diklaim bisa menjaga stabilitas pasokan beras dan mendukung program bantuan pangan nasional pemerintah.
ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: Tom Lembong Sebut Pemilu Kepentingan Seluruh Rakyat: Nobody Left Behind
