2. EKSKLUSIF: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Bansos dan IKN Jalan Terus
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilaiRp 50,14 triliun. Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustmentitu sejak 29 Desember 2023 lalu. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Rupanya tidak semua program yang kena blokir alias ditunda belanjanya. Salah satu anggaran yang selamat dari pemblokiran atau penundaan adalah program Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu tercatat dalam surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannnya diperoleh Tempo. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024," tulis Sri Mulyani dalam poin pertama surat tersebut, dikutip pada Rabu, 7 Februari 2024.
Baca selengkapnya di sini.
3. Rektor Paramadina Kritik Jokowi: Sudah Seperti Zaman Pak Harto, Presiden seperti Raja
Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah seperti zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pasalnya, birokrasi sudah dimobilisasi demi kepentingan khusus, bukan berorientasi kepada kepentingan rakyat.
"Sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada waktu itu, ya sudah terjadi (saat ini) dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter. Sekarang sudah sempurna otoriternya dan presiden sudah seperti raja," katanya dalam diskusi daring pada Rabu, 7 Februari 2024.
Didik Rachbini menyoroti anggaran negara yang belakangan mengalir deras untuk bantuan sosial (Bansos). Tak sedikit yang memang menuding bahwa Bansos tersebut sarat unsur politis. Menurut Didik, Bansos digunakan Jokowi sebagai alat politik belaka.
Baca selengkapnya di sini.
4. Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal
Calon presiden nomor urut satu AniesBaswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran badan usaha milik negara (BUMN) yang belakangan ramai dibicarakan. Wacana ini sempat terlontar dalam acara yang diselenggarakan tim suksesnya.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara "Desak Anies" di Semarang yang digelar pada Senin malam, 5 Februari 2024. Saat itu, Anies menyebutkan bahwa setiap informasi yang diterima harus disikapi secara kritis, termasuk soal ide perubahan BUMN.
Termasuk, kata Anies, ketika Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi narasi tersebut. "Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu, masuk akal apa tidak. Ketika kemudian malah Pak Menteri yang ngomong," ucap Anies.
Baca selengkapnya di sini.
5. Sosok Basuki Hadimuljono yang Tak Dampingi Jokowi Saat Peresmian Tol, Bukti Kabinet Renggang?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Namun tak seperti biasanya, kali ini Jokowi tak ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia justru didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pimpinan Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, serta pejabat daerah setempat.
"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda peresmian jalan tol tersebut, dikutip dari rekaman Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.
Ketidakhadiran Basuki menemani Jokowi dalam peresmian tol itu semakin memperkuat isu Basuki mundur dari kabinet. Apalagi sebelumnya, beredar kabar bahwa hubungan Basuki dan Jokowi renggang lantaran presiden pernah menyinggung buruknya kondisi jalan di Jawa Tengah. Walaupun ada juga yang menyebut ini sebagai sindiran terhadap calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah.
Baca selengkapnya di sini.
