TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 7 Februari 2024, dimulai dari keheranan Capres Ganjar Pranowo soal lonjakan anggaran bansos Jokowi dan Menko Airlangga membeberkan soal alasan pemblokiran dana kementerian hingga Rp 50 triliun lebih.
Berikutnya ada berita tentang alasan KCI lebih mengimpor KRL Cina dan arti dana abadi pesantren yang diusung oleh Prabowo dan Gibran. Lalu ada berita tentang aliran uang Raffi Ahmad diminta diperiksa dan Anies bicara soal wacana perubahan BUMN.
Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.
1. Ganjar Heran Anggaran Bansos Melonjak: Apakah Memang Kemiskinan Kita Meningkat atau ..?
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mempertanyakan lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi pada tahun ini.
Apalagi sampai akhirnya pada awal tahun ini Kementerian Keuangan kembali melakukan Automatic Adjustment anggaran K/L dengan jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp 50,148 triliun.
Dana itu di antaranya untuk menambah bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan anggaran Rp 14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini digelontorkan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.
Simak lebih jauh tentang keheranan Ganjar soal lonjakan anggaran bansos Jokowi di sini.
2. Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp 50,14 triliun.
Penerapan automatic adjustment membuat setiap Kementerian/Lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sehingga K/L harus memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Lalu, apa alasan Sri Mulyani memblokir anggaran kementerian? Benarkah demi bansos?
Simak lebih jauh tentang alasan Sri Mulyani blokir anggara Kementerian di sini.
