TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai seruan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ekonom senior Faisal Basri mengatakan politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pelanggaran hukum karena menyelewengkan APBN. Hal itu menjadi alasan kuat pemakzulan Jokowi.
Berita lain juga banyak dibaca adalah tentang gaji Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik karena menerima dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran telah melanggar etik terkait keputusan batas usia calon wakil presiden yang membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Keputusan MK itu membuat Gibran yang semula tidak memenuhi syarat menjadi bisa maju sebagai calon wakil presiden.
Lalu berita mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan ditutup merosot tertekan kekhawatiran investor menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Nilai tukar rupiah anjlok karena para investor khawatir dengan potensi kerawanan menjelang pemilihan umum.
Kemudian berita tentang tanggapan artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
Berita kelima adalah mengenai alasan Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di akhir debat terakhir capres 2024, Minggu 4 Januari 2024.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co:
- Faisal Basri Serukan Pemakzulan Jokowi: Politisasi Bansos Penyelewengan APBN
Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri merespons soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menilai hal tersebut telah melanggar hukum karena telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Faisal Basri merujuk pada ucapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengklaim bahwa Bansos berasal dari Jokowi. Menurut Faisal Basri, Ketua Umum PAN itu telah melakukan kebohongan publik karena Bansos merupakan instrumen negara yang dibiayai oleh APBN.
"Itu jelas-jelas menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok, jangan nunggu Oktober. Nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar Undang-undang, melakukan kejahatan," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Adapun Zulhas merupakan merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak sulung Presiden Jokowi. Zulhas saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa, 26 Desember 2023 menyebut bahwa Bansos berasal dari Jokowi.
Lebih lanjut, Faisal Basri juga menyoroti soal kenaikan dana Bansos tahun ini yang melebihi anggaran pada saat pandemi Covid-19 lalu. Melansir dari Informasi APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Terbukti Langgar Etik Terima Gibran, Segini Besaran Gaji Ketua KPU…
