TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kinerja pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi Rp 67,09 triliun terhadap keuangan negara. Hasil tersebut berasal dari pengawasan proyek strategis nasional (PSN), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan nilai kontribusi Rp 67,09 triliun tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp 15,56 triliun.
"Ini uang yang bisa keluar, kami cegah sehingga nggak jadi keluar" kata Ateh dalam konferensi pers di Kantor BPKP pada Kamis, 1 Februari 2024.
Kontribusi kedua, penyelamatan uang yang sudah keluar senilai Rp 21,9 triliun. Uang tersebut merupakan hasil audit investigasi BPKP. "Uang ini sudah keluar dan kami upayakan bisa dikembalikan ke kas negara," kata dia.
Kontribusi ketiga, Ateh melanjutkan, berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara atau daerah sejumlah Rp 29,3 triliun. Dengan kinerja ini, Ateh mengklaim BPKP mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang bisa digali dan dioptimalkan dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Ini meningkatkan uang masuk ke negara," kata dia.
Hasil tersebut, Ateh menuturkan, berasal dari pengawasan terhadap 86 kementerian/lembaga, 543 pemerintah daerah, dan 27.190 desa. Selain itu, ada pengawasan terhadap 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, dan 114 badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak perusahaannya.
Lebih lanjut, Ateh mengatakan, sepanjang 2023 BPKP melakukan 20.783 kegiatan pengawasan yang terdiri dari 16.471 kegiatan assurance, seperti audit, reviu evaluasi, dan monitoring. Kemudian, ada 4.312 kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara.
Pada 2024, Ateh berujar, BPKP bakal berfokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 88 topik prioritas keuangan dan pembangunan nasional. "Tahun ini pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran dan menghadirkan layanan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat," ujarnya.
Pilihan Editor: Diminta Jokowi Lunasi Utang Rp 16 Triliun ke Bulog, Ini Respons Sri Mulyani
