Menurutnya, aspek ini menjadi penting lantaran mark up merugikan negara. Apalagi ada sejumlah insentif perpajakan yang digelontorkan untuk investor. Walhasil, ketika nominal investasinya besar, insentif pajak yang digelontorkan juga besar.
"Kalau capex (pengeluaran modal) di-mark up, depresiasi itu juga akan lebih besar. Sehingga taxable income (penghasilan kena pajak) turun, potensi penerimaan pajak pemerintah juga turun," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menyebut pemberian insentif pajak juga bakal dievaluasi. Ia mengatakan, insentif pajak yang masif tidak berlu diberikan untuk mendatangkan investor.
Seperti diketahui, terlepas dari rencananya melanjutkan hilirisasi, Amin merupakan kandidat Capres-Cawapres yang menyoroti dan mengkritisiasi hiliriasi nikel era Presiden Jokowi. Bahkan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan hilirisasi nikel dikerjakan ugal-ugalan.
Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing.
Cak Imin juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah bisa naik 13 persen. "Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024.
Oleh sebab itu, ia menilai hilirisasi maupun tambang tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat, karena bisnis tambang ilegal juga masih berlanjut.
Belakangan, kritik itu dibantah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. hilirisasi dan industri tambang diwajibkan memenuhi kaidah norma dalam aturan pemerintah. Misalnya, kata dia, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) harus diselesaikan. Termasuk perizinan dan masalah lingkungan lainnya.
"Jadi, kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang ugal-ugalan?" ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.
RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen
