TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sejumlah pesan kepada para pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kemarin. Sri Mulyani sebelumnya santer dikabarkan berencana mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani mengatakan DJBC adalah pengelola keuangan negara yang memiliki empat tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector. "Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujar dia dalam Rapat Kerja Pimpinan DJBC, dikutip dari keterangan resminya pada Kamis, 25 Januari 2024.
Sri Mulyani lantas mengimbau seluruh jajaran Bea dan Cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang tidak pasti akibat dari menguatnya tensi geopolitik.
"Climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama," ujar mantan Managing World Bank ini.
Menurut Sri Mulyani, isu-isu tersebut penting agar Indonesia bisa keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju. Sementara itu, jumlah populasi di Indonesia akan meningkat.
“Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ungkap Sri Mulyani.
Kendati demikian, dia mengingatkan jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan,” ucap Sri Mulyani.
Terakhir, dia mengapresiasi kerja keras dan dedikasi dari jajaran DJBC. Namun, Sri Mulyani meminta mereka tetap waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan," tegas Sri Mulyani. "Anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara."
Isu sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi akan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, mencuat beberapa waktu ini. Ekonom senior UI Faisal Basri melontarkan kabar ini dalam diskusi Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.
Adapun Sri Mulyani disebut telah mengajukan surat pengunduran diri pada Jumat, 19 Januari 2024, tapi didiamkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno Pratikno. Sri Mulyani belum merespons mengenai isu ini saat ditanya melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 25 Januari 2024.
Sementara Pratikno membantah telah menerima surat pengunduran Sri Mulyani. "Saya tidak pernah terima itu," kata Pratikno kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu malam, 24 Januari 2024.
Pada pekan lalu, Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya awak media ihwal dirinya bakal melepas jabatan sebagai bendahara negara. “Saya bekerja saja,” katanya sembari berjalan ke mobilnya pada Jumat, 19 Januari 2024.
AMELIA RAHIMA SARI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Sri Mulyani Ajak Pegawai Kemenkeu ke Kebun Raya Bogor di Tengah Santer Isu Rencana Mundur, Ada Apa?
