TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menyoroti masalah ketimpangan tanah yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan ini terlihat dari luasan lahan untuk sawit yang mencapai 39 hektare. Padahal, ia berujar, bisnis sawit hanya dimiliki segelintir orang.
"Sementara itu, petani kita 17 juta orang, kalau dirata-rata hanya menguasai setengah hektare," kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024, Ahad malam, 21 Januari 2024.
Oleh karena itu, ada agenda reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden. Reforma agraria ini mencakup legalisasi redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.
Akan tetapi, lanjut Mahfud, sertifikasi untuk redistribusi tanah belum terwujud. Program yang sudah dijalankan, kata dia, baru legalisasi tanah.
"Orang sudah punya, lalu diberi sertifikat. Yang lain belum dapat, redistribusinya," tutur Mahfud.
Menyoal reforma agraria, Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengusung gagasan "Reforma Agraria Tuntas".
Dalam dokumen visi misinya, Ganjar-Mahfud menawarkan program penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan. Program ini termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Pilihan Editor: Cak Imin Singgung Tanah 500 Ribu Hektare Milik Prabowo Saat Sebut Ada 3 Juta Petani Gurem di Indonesia
