TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet membeberkan perbandingan program susu gratis dari calon presiden Prabowo Subianto dengan program bagi-bagi telur gratis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Yusuf kedua program tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. "Kelebihan dari dua program ini, setidaknya bisa menjadi solusi terutama untuk masalah dari dalam negeri terutama untuk peningkatan nutrisi dan protein masyarakat Indonesia," ujarnya saat dihubungi Tempo, 16 Januari 2024.
Namun ia mengungkapkan program-program itu memiliki sejumlah tantangan. Ia menekankan pemerintah mendatang harus mampu mendesain progam secara rinci ihwal siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Di sisi lain, ia menggarisbawahi perlunya kesiapan peternak dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pasokan untuk program itu. Kalau betul-betul dijalankan, kata dia, permintaan pasokan akan mengalami peningkatan drastis.
Terlebih dalam produksinya, ia menuturkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi sorotan. Antara lain soal kesiapan mesin atau alat produksi, hingga ketersediaan tenaga kerja. "Aspek ini yang belum banyak dielaborasi oleh masing-masing paslon yang menawarkan program ini," ujar dia.
Soal perbandingan harga produksi, ia menjelaskan harga susu internasional relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan harga telur. Dalam aspek volume pun, Indonesia relatif lebih banyak melakukan impor susu jika dibandingkan impor telur. Walhasil, konsekusinya adalah kebijakan susu gratis berpeluang meningkatkan nilai dan volume impor dibandingkan kebijakan telur gratis.
Kondisi ini kemudian mempengaruhi soal biaya program itu sendiri. Apalagi, kata dia, dalam konteks lima tahun ke depan setelah kandidat Pilpres 2024 terpilih. Ditambah sejauh ini skema pendanaan belanja dari janji politik itu baru sebatas pada peningkatan tax ratio dan belum mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar itu.
Akan tetapi jika dikoordinir oleh pemerintah, ia meyakini masyarakat bisa menghemat pengeluaran yang biasa dikeluarkan untuk dua komoditas itu. Dana itu pun bisa dialokasikan ke belanja komoditas lain.
Namun ia mengingatkan potensi korupsi dari program bantuan sosial atau bansos sangat besar. Ia berujar pengadaan barang untuk bansos bisa berpotensi dilakukan mark-up jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berlapis.
Pilihan Editor: Hasto Sentil Program Bagi Susu Gratis Prabowo: Impor, Kandungan Gula Tinggi..
