TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Prabowo Subianto tak perlu bekerja di luar tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini setelah Prabowo, yang juga maju sebagai calon presiden (Capres), cawe-cawe terhadap urusan proyek tanggul laut di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Bahkan, Prabowo yang menggagas acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut pada Rabu, 10 Januari 2024. Tanggul laut merupakan proyek infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir rob.
Padahal, Bhima mengatakan, urusan infrastruktur tanggul laut bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Menteri Pertahanan. Selain itu, kata Bhima, masih ada kepala daerah setempat yang bisa dilibatkan dalam pekerjaan infrastruktur tersebut.
"Jangan terlalu melenceng dari tugas utama," kata Bhima kepada Tempo, Rabu, 10 Juni 2024. "Masih ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menko Perekonomian yang bisa mengambil tugas ini. Ada juga kepala daerah setempat yang bisa dilibatkan."
Namun jika berkaca pada kasus sebelumnya, lanjut Bhima, Kementerian Pertahanan juga sudah menggarap proyek food estate yang termasuk ranah Kementerian Pertanian. "Sekarang karena kampanye tahun politik, malah juga mengurus banjir rob, infrastruktur pesisir. Proyek infrastruktur yang didanai pajak lalu dipolitisiasi, ini sangat disesalkan," tuturnya.
Bhima pun menyoroti cawe-cawe Menteri Pertahanan ke proyek infrastruktur yang menjadi masalah di tahun politik. Hal ini juga terlihat dari banyak menteri tidak fokus pada pekerjaan intinya karrena disibukkan dengan kegiatan Pemilu. Pasalnya, Presiden juga tidak mewajibkan mereka untuk cuti. "Tidak ada pergantian, tidak ada reshuffle," tutur Bhima.
Persiapan Singkat Seminar Tanggul Laut
Adapun Kemenko Perekonomian menggelar seminar tentang tanggul laut hari ini di Grand Ballroom Kempinski Jakarta. Dalam pidato kuncinya di acara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut acara tersebut sejatinya diusulkan Prabowo secara mendadak.
"Acara ini diprakarsai oleh Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) dalam waktu tiga hari," tutur Airlangga.
Keterlibatan Prabowo dalam proyek tanggul laut disebut karena Universitas Pertahanan akan menjadi bagian dari tim yang melakukan kajian. Dalam pidatonya, Prabowo lantas menyampaikan bahwa tanggul laut merupakan jawaban atas naiknya permukaan air laut di pesisir utara Jawa. Langkah ini dianggap mendesak karena Jawa masih menjadi pusat perekonomian Indonesia.
Prabowo juga mengatakan, perhatiannya terhadap tanggung laut bermula sejak dia sering mengunjungi daerah pesisir ketika kampanye sejak 2014 lalu. Dalam kunjungannya, Prabowo mengaku melihat bagaimana rakyat hidup di rumah dengan banjir rob hingga selutut.
"Tanggul laut merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hilangnya banyak lahan kita. Dan terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh mengenaskan dan sama sekali dan tidak manusiawi," tutur Prabowo. "Ini tidak boleh kita anggap sebagai hal lumrah atau hal yg bisa kita toleransi."
Adapun berdasarkan pantauan Tempo, para tokoh yang hadir dalam acara itu antara lain Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza.
RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Anies Singgung Lahan Prabowo 340.000 Hektare, Menteri Hadi Tjahjanto: Itu Sah dan Berjangka Waktu
