TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin, berjanji akan menerapkan contract farming atau pertanian kontrak jika menang dalam Pilpres 2024.
Sistem contract farming itu digadang-gadang sebagai alat untuk mengendalikan harga pangan, baik di hulu maupun hilir.
"Dengan cara seperti itu, harga akan sesuai, petani untung, begitu juga pedagang serta masyarakat mendapatkan dengan harga terjangkau," kata Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN Reynaldi Sarijowan ketika dihubungi di Jakarta, Ahad, 17 Desember 2023. Lantas apa itu program contract farming dari Anies?
Sudah pernah diterapkan Anies ketika jadi Gubernur DKI Jakarta
"Konsep ini sudah kami kerjakan ketika bertugas di Jakarta, di mana badan usaha milik DKI membeli hasil-hasil pertanian selama lima tahun," kata Anies Baswedan dalam keterangan resminya.
Reynaldi mengeklaim konsep tersebut telah sukses dilakukan Anies di Jakarta. Oleh sebab itu, sistem itu diyakini dapat diterapkan dengan skala lebih luas guna mengendalikan harga pangan.
"Selama ini menjadi persoalan terkait dengan harga pangan. Ketika panen raya petani, nelayan, peternak rugi, saat banyak maka ini yang akan dilakukan oleh Pak Anies. Dengan melakukan pertanian kontrak, petani memiliki kepastian untuk menjual hasil panennya," ucap Reynaldi.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pada sistem kerja pertanian kontrak nantinya, pemerintah melalui badan usaha milik negara atau badan pangan sudah bekerja sama dengan para kelompok tani, nelayan, dan peternak. Badan tersebut akan membeli hasil panen dan mendistribusikan hasil tersebut kepada pedagang yang berada di pasar-pasar.
Hal ini diyakini Anies dan Cak Imin dapat memutus mata rantai distribusi dan pada gilirannya membantu stabilisasi harga pangan. "Karena selama ini selalu menjadi perhatian adalah pemain tengah (tengkulak), dan itu yang membuat harga tidak stabil," kata Reynaldi.
Anies juga berjanji akan tambah stok ketersediaan pupuk
Selain permasalahan panen, dia juga menyoroti permasalahan pupuk yang kini dialami oleh para petani. Jika terpilih menjadi presiden, dia berjanji bakal menambah stok ketersediaan pupuk agar kondisinya selalu aman.
Selain itu, juga akan menghapuskan sistem kuota pembelian pupuk. Dengan begitu, menurutnya para petani bisa membeli pupuk kapan saja sesuai kebutuhan pertanian.
Di daerah Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dia pun mendengarkan sejumlah keluhan dari petani bawang, salah satunya harga yang tak stabil dan pupuk yang susah didapat. Para petani pun meminta agar calon presiden tersebut bisa menjamin harga bawang stabil, tidak naik turun.
"Saya mewakili petani bawang di Larangan, Brebes, ingin meminta harga pupuk tidak terlalu mahal. Kartu tani juga sebaiknya dicabut," kata perwakilan petani, Windi Asturi.
Pengamat: Contract farming saja tidak cukup
Ekonom Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan langkah Anies ini merupakan hal yang positif dan harus diapresiasi. Namun, ia menyebut hanya menawarkan contract farming sebagai pengganti food estate adalah solusi yang parsial, tidak lengkap.
Yusuf menuturkan, contract farming saja tidak cukup untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan, pertanian kontrak adalah konsep produksi pangan dimana produksi dilakukan petani atas dasar pesanan dari pembeli.
Dengan demikian, kata dia, sejak awal ada kepastian bagi petani dalam memproduksi, terutama berkenaan dengan penyerapan hasil panen dan harga jualnya. "Petani akan semakin aman ketika kontrak dilakukan jangka panjang," kata Yusuf.
Namun, menurut Yusuf, contract farming saja tidak lantas akan menyelesaikan semua masalah pangan, terutama upaya mencapai swasembada dan ketahanan pangan.
"Untuk mencapai ketahanan pangan, arah kebijakan seharusnya adalah memastikan tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan," ujar Direktur Ideas ini.
Lebih jauh, lanjut dia, untuk menjamin contract farming menguntungkan petani, butuh kebijakan komplemen yang seharusnya berjalan beriringan. Kebijakan tersebut adalah pembentukan dan penguatan koperasi petani. "Dalam contract farming, jika daya tawar petani rendah, maka kontrak akan cenderung menguntungkan pembeli, yang umumnya adalah perusahaan besar," ujar Yusuf.
Yusuf menuturkan, daya tawar petani akan kuat jika para petani berhimpun dalam koperasi. Oleh sebab itu, kata dia, contract farming harus diikuti dengan penguatan kelembagaan ekonomi petani, yaitu koperasi petani.
HATTA MUARABAGJA | Rr. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI I AGUNG SEDAYU
Pilihan Editor: Anies-Cak Imin Usung Contract Farming untuk Kendalikan Harga Pangan, Begini Mekanismenya
