Daftar Fasilitas Negara yang Tidak Boleh Dipakai untuk Kampanye Politik

Tak hanya menyebutkan larangan penggunaan fasilitas negara, UU Pemilu juga mengatur pihak-pihak yang tidak boleh ikut berkampanye. Mengacu pada Pasal 280 ayat (2), berikut pejabat yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye:

• Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah
• Mahkamah Agung (MA) serta hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK).
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
• Dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
• Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.
• Kepala desa.
• Perangkat desa.
• Anggota badan permusyawaratan desa.
• Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mempunyai hak memilih.

Bagi pihak-pihak tersebut yang ikut kampanye akan terancam pidana dengan sanksi kurungan penjara dan denda. “Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,” dikutip dari Pasal 493 UU Pemilu. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Kunjungi Pasar Jamu Nguter Sukoharjo, Ganjar Janji Perluas Pasar Ekspor Produk Herbal RI

• Sebelumnya
• 1
• 2