TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 baru mencapai Rp 2.588,2 triliun atau 84,5 persen dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.
Menurut dia, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 529 triliun yang belum dibelanjakan untuk sampai akhir 2023.
"Saya sampaikan dua minggu ke depan ada Rp 500-an triliun, kami akan membayarkan tagihan-tagihan. Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN," ujar Sri Mulyani dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2023 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, salah satu belanja yang akan dikeluarkan pemerintah adalah untuk berbagai subsidi dan kompensasi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Nilainya mencapai lebih dari Ro 85 triliun. “Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun," kata dia.
Isa menjelaskan serapan belanja yang masih berada di level 80 persen memang lazim terjadi menjelang tutup tahun. "Karena memang beberapa kontrak itu ditunggu sampai selesai dan biasanya akhir tahun," ucap Isa.
Selain itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto menuturkan bahwa pihaknya akan menggenjot belanja di sisa akhir tahun ini. Salah satunya dengan meyakinkan kontrak-kontrak tersebut bisa sampai dicairkan. "Dalam artian mereka sudah mengajukan surat perintah membayar," tutur Astera.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Astera berujar, juga akan melakukan monitoring terhadap kementerian dan lembaga. Serta mendeteksi kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti masalah internet hingga kendala sistem, karena saat ini sistem pelaporannya dilakukan secara online.
Ditjen Perbendaharaan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendorong belanja-belanja yang belum bisa dipercepat realisasinya. Serta akan menginstruksikan seluruh KPPN bawahannya untuk menambah jam kerja.
"Jadi, teman-teman yang biasanya bekerja normal, saat ini sudah banyak yang kerjanya sampai tengah malam,” tutur Astera. “Karena kalau kita lihat, Jakarta yang mencakup 70 persen dari belanja itu average surat perintah membayar yang masuk ini luar biasa lonjakannya.”
