TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan menceritakan soal adanya inkonsistensi kebijakan yang terjadi di Indonesia. Anies menceritakan bahwa hal itu ditemukan saat dia bertugas di kabinet saat menjadi Menteri Pendidikan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Di situ saya merasakan benar bahwa kami ini tidak memiliki national guideline, all, most every issue,” ujar Anies dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.
Calon presiden nomor urut satu ini lalu mencontohkan masalah perizinan. Menurut dia, provinsi kerap kali bergerak sendiri, dan kepala daerahnya mereformasi perizinan menjadi lebih cepat. Hal ini bukan karena arahan langsung dari pemerintah pusat atau nasional.
Contoh lainnya, ada sebuah pemerintah daerah yang mengurus kesehatan ibu hamil, yang bergerak adalah walikota, bupati, atau gubernurnya, bukan karena arahan nasional. Padahal, menurut Anies, urusan kepastian itu tidak bisa hanya membuat komitmen di level pusat, tapi harus diturunkan ke daerah. “Ada national guideline,” ucap Anies.
Selanjutnya mengenai konsistensi aturan. Di level nasional, Anies berjanji bila menang dalam Pilpres 2024, pihaknya akan berencana membuat semacam clearing house. Lembaga ini akan jadi forum untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan—atas aturan yang inkonsistensi. Di mana akan melibatkan pelaku usaha yang paling mengetahui di mana inkonsistensi itu terjadi.
Pasalnya, menurut dia, inkonsistensi kebijakan selama ini juga dikeluhkan perusahaan-perusahaan domestik hingga internasional. Itu juga yang menyebabkan investor asing enggan masuk ke Indonesia.
Menurut Anies, Indonesia berhadapan dengan kenyataan di mana investor paham kondisi di dalam negeri. Sehingga, Indonesia tidak bisa bohong soal kondisi tersebut. Misalnya, dia mencontohkan, inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang rumit. “Mereka punya informasi yang lengkap.”
Selain itu, masih ada juga kekakuan dan ireguleritas antara pusat dan daerah. Kemudian praktik korupsi. “Faktanya masih terjadi kok.” Ditambah lagi, jika bicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah. Menurut Anies, masalah-masalah tersebut harus mulai diakui.
“Lalu kami akan melakukan koreksinya, jangan ditutup-tutupi,” tutur Anies. “Karena yang mau kami bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kami bangun itu trust level.”
Pilihan Editor: Terpopuler: Kemenhub Sebut 107,63 Juta Orang Lakukan Perjalanan saat Nataru, Calon Presiden Anies dan Ganjar Soroti Hal-hal Ini
