TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepakat untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.
“Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Rabu, 29 November 2023.
Menkeu mengatakan, belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN 2024.
“Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta Aparatur Sipil Negara (ASN),” tuturnya.
Selain itu, belanja pemerintah juga akan dtujukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan dukungan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Belanja pemerintah prioritas juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan RI,” ucap Menkeu.
Sementara itu, untuk transfer ke daerah ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK). “Terutama untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mengatakan alokasi dana ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, yakni mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting.
“Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional, serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Pakar Siber Ungkap Metode Hacker yang Diduga Bocorkan 204 Juta Data DPT Milik KPU
