TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan mengenai pendanaan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut dia, hal itu masih dibicarakan, dan harus disepakati antarkementerian terkait.
“Sudah dialokasikan, tinggal nanti berapa besarannya, dihitung pastinya,” ujar dia di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.
Untuk dari mana anggaran berasal, itu hanya soal teknis. Jadi, kata dia, kementerian mana saja, karena ini untuk ASN yang pindah duluan. “Yang prioritas,” ucap Prastowo.
Adapun realisasi pendanaan keseluruhan untuk pembangunan IKN yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sejauh ini sudah sesuai dengan yang disiapkan. “Penyerapan nanti cek ke PUPR ya,” tutur Prastowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sudah disiapkan. Dia meminta ASN berjiwa pionir dan bersedia ditempatkan di IKN.
“Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda,” kata Jokowi dalam pidato pembukaannya di Rapat Koordinasi Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Kepala negara menjelaskan akan ada insentif seperti rumah dinas, rumah tapak, maupun apartemen. Selain itu, dia juga menyebut akan ada tunjangan suami-istri hingga tunjangan kemahalan. Namun, presiden dalam keterangannya tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan 1.800 aparatur sipil negara akan dipindah ke IKN pada tahap pertama, Juli 2024. “Kemudian, nanti (menyusul) 11 ribu. Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan," kata Azwar pada 4 September 2023 lalu.
Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri. "Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami melihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan," tambahnya.
Presiden berulang kali menyampaikan sikap optimistis bahwa pemindahan ibu kota negara bisa terwujud mulai tahun depan. "Kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, kemerdekaan, di IKN," kata Jokowi saat malam apresiasi di ibu kota baru pada Jumat, 22 September 2023.
Pada saat terakhir kunjungannya ke IKN pada pekan lalu, Jokowi meresmikan pembangunan sejumlah proyek seperti hotel dan pusat pelatihan sepak bola nasional. Ia juga memasang baut di bilah pertama garuda untuk Istana Kepresidenan yang berada di IKN.
Kesiapan Rusun ASN di IKN
Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dari Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengungkap kesiapan dari rusun untuk ASN di IKN. Dia mengatakan pada Juni-Juli 2024 akan ada komisioning (uji sistem kelistrikan) gedung.
“Nggak sampai setahun lagi, kami akan komisioning gedung sebelum 17 Agustus. Lampu dinyalakan, pintu listrik dicoba,” ujar Danis di Media Center Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Menurut dia, khusus untuk rusun ASN, terlepas dari kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau bukan, paling cepat selesai tahun depan. Saat ini berdasarkan kontrak, pembangunan rusun ASN itu sebanyak 47 tower. “Ini akan selesai akhir 2024,” kata Danis.
Namun, akan ada 12 tower yang selesai Juli 2024. Di mana terdiri atas 2.100 unit untuk tahap awal 1.800 orang ASN dengan rinsian 60-150 orang satu kementerian atau lembaga. “Resminya pindah Agustus 2024,” tutur dia.
Danis juga mengatakan masing-masing unit rusun ASN itu sudah dilengkapi dengan fully furnished—dilengkapi furnitur atau perabotan. Menurut dia, produk-produk furnitur itu juga sudah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang maksimal.
“Kami akan maksimalkan kalau bisa semua dalam negeri, tapi mungkin ada dari luar,” kata Danis.
MOH KHORY ALFARIZI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Balasan Bahlil Atas Kritik Anies Baswedan soal IKN
