TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, belum lama ini mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut dia, IKN Nusantara berpotensi untuk menciptakan ketimpangan baru, alih-alih pemerataan yang selama ini digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Menanggapi hal itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara. Dia membalas kritikan Anies dengan menyinggung sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden pendamping Anies, saat membahas Undang-Undang IKN.
“Apa yang mau dikritik? Itu kan Undang-undang. PKB waktu itu setuju, jadi orang yang konsisten aja lah gitu kan. Bahwa masih ada perbaikan, ya itulah pemerintahan, harus ada proses,” ucap Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 27 November 2023.
Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintahan harus berjalan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, dia berujar, siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 harus melanjutkan pembangunan IKN karena merupakan amanat undang-undang.
“Ya itu merupakan kewajiban. Apa yang menjadi masalah?” kata dia.
Melansir Antara, kader dari Partai Golkar itu juga mengatakan, kritik yang disampaikan pihak tertentu terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara tidak mengganggu investor di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya usai melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
“Enggak, investor enggak terganggu,” ujar Bahlil, Senin.
Sebelumnya, Anies memang kerap menunjukkan sinyal ketidaksetujuannya terhadap proyek ambisius era Presiden Jokowi tersebut. Salah satunya adalah ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir dalam acara Konsolidasi Nasional Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Pimpinan DPRD di kawasan Jakarta Pusat. Kala itu, dia mengingatkan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak. Melainkan, soal mencapai tujuan bernegara.
“Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu,” kata Anies di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023.
Selain itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) juga tidak menyebutkan IKN dalam dokumen visi-misinya. Berdasarkan penelusuran Tempo, pada dokumen visi misi Anies-Imin yang bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan ini juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara.
Di sisi lain, Cak Imin justru memberikan pernyataan yang berbeda dari pasangannya, Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa pihaknya bakal melanjutkan program pembangunan IKN Nusantara.
“UU-nya sudah pasti ada dan harus terus berlanjut. Enggak perlu dibahas, lanjutkan aja,” katanya saat ditemui di Acara Pameran, Lelang Lukisan, dan Orasi Budaya di Galeri Tugu Kunstkring Paleis Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Oktober 2023.
Menurut Cak Imin, dalam visi misi yang belum mencantumkan soal IKN itu merupakan bagian dari proses internal di Koalisi Perubahan. “Ini bagian dari proses internal perubahan ya,” katanya.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, pihaknya tak mungkin menghentikan proyek yang dimulai Presiden Joko Widodo itu. Sebabnya, kata dia, undang-undangnya sudah berjalan.
“Itu kan UU, enggak mungkin menghentikan proses UU sudah berjalan,” kata Cak Imin.
RADEN PUTRI | DANIEL FAJRI | ANTARA
Pilihan Editor: Sikap Capres Soal IKN: Anies Tolak, Prabowo Lanjut
