TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengatur pajak film. Bagaimana dampaknya terhadap tiket bioskop?
Erick menuturkan 64 persen film di Indonesia masih didominasi oleh film nasional. Jika tidak dijaga, film produksi Amerika Serikat (AS) alias Hollywood akan lebih besar seperti pada 2014-2015.
"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional," ujar Erick dalam sebuah video di Instagram resminya @erickthohir, dikutip pada Rabu, 29 November 2023.
"Pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di seluruh daerah."
Ia menjelaskan nantinya pajak tersebut akan dihimpun oleh BUMN di bidang perfilman Indonesia. Perusahaan negara yang dimaksud adalah Perum Produksi Film Negara atau PFN.
"Kemungkinan harus ada Perpres (peraturan presiden) yang bisa memayungi seluruh ekosistem, baik dari segi perpajakan, perizinan lalu pendanaan," tutur Erick.
Dengan begitu, dia menyebut proses keuangan dari pajak film bisa clean and clear. Selain itu, PFN juga berperan membantu pembuat film mencari investor yang potensial.
"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," ucap Erick Thohir.
Pilihan Editor: Erick Thohir Rombak Direksi PT KAI, Eks Corsec Bank Mandiri Ditunjuk jadi Direktur
