TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu akan mempertahankan ibu kota negara di DKI Jakarta jika menang pemilihan presiden (Pilpres 2024).
“Saya nggak mau dengar statement individu daripada partai. Yang ingin saya dengar adalah keputusan daripada calonnya. Kalau dia menang jadi presiden, apa betul,” ujar Shinta di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.
Baca Juga:
Karena, kata Shinta, mungkin partai tersebut memiliki pandangan atau alasan tersendiri menolak IKN. Selain itu, dia berujar, pembangunan IKN juga sudah memiliki dasar hukum yakni Undang-undang IKN.
“Nggak bisa asal ubah-ubah seperti itu. Kita punya keyakinan karena ada dasar hukumnya jelas dan itu nggak bisa asal diubah,” ucap Shinta.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan jika PKS menang pemilihan umum atau pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan Syaikhu dalam Kick off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Ahad, 26 November 2023.
PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta Tetap Ibukota Negara. "Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada pemilu 2019," tutur Syaikhu.
Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sejak awal memang menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Penolakan tersebut, kata dia, dilandasi dari aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. "Salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," ucap Syaikhu. "PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara.”
Terkait pembangunan IKN yang masih berjalan, Ahmad Syaikhu mengatakan nantinya IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep green economy. "Lalu bagaimana yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tetap, itu akan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Kritik Anies Baswedan soal IKN
Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengkritik proyek IKN di Kalimantan Timur yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Teranyar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Apabila pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, kata dia, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di Indonesia. Sedangkan dalam kasus IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota. Sehingga antara tujuan dengan pelaksanaannya tak sinkron.
Jika hendak meratakan ekonomi, menurut Anies Baswedan, mestinya pemerintah membangun kota kecil di seluruh Indonesia menjadi menengah dan menengah menjadi besar. “Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” ujarnya.
Dalam visi-misinya pun, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, juga tidak menyebutkan program pembangunan IKN. Penelusuran Tempo dalam dokumen visi misi Anies-Amin bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan ini juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara
MOH KHORY ALFARIZI | RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Sebut Kritik Anies Baswedan Soal IKN Tak Berpengaruh, Ini Profil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
