Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi, Mana Paling Tinggi?

image-gnews
Ilustrasi buruh. Pixabay
Ilustrasi buruh. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengupahan Nasional telah merekapitulasi seluruh daftar upah minimum provinsi atau UMP 2024 dan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun batas waktu penetapan UMP 2024 adalah Selasa, 21 November 2023. 

Formula penentuan besaran UMP 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP dihitung dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang mana disebut Alfa dan nilainya 0,1-0,3. 

Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan oleh masing-masing gubernur di seluruh Indonesia: 

1.    Aceh

UMP 2024 Aceh, yaitu Rp3.460.672 atau bertambah Rp47.757 (naik 1,38 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.413.666. 

2.    Sumatera Utara

UMP 2024 Sumatera Utara, yaitu Rp2.809.915 atau bertambah Rp99.122 (naik 3,67 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.710.493. 

3.    Sumatera Barat

UMP 2024 Sumatera Barat, yaitu Rp2.811.499 atau bertambah Rp69.973 (naik 2,52 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.742.476. 

4.    Riau

UMP 2024 Riau, yaitu Rp3.294.625 atau bertambah Rp102.963 (naik 3,76 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.191.662. 

5.    Kepulauan Riau

UMP 2024 Kepulauan Riau, yaitu Rp3.402.492 atau bertambah Rp127.933 (naik 3,76 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.279.194. 

6.    Jambi

UMP 2024 Jambi, yaitu Rp3.037.121 atau bertambah Rp94.000 (naik 3,2 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.943.000. 

7.    Bengkulu

UMP 2024 Bengkulu, yaitu Rp2.507.079 atau bertambah Rp88.500 (naik 3,38 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.418.280. 

8.    Sumatera Selatan

UMP 2024 Sumatera Selatan, yaitu Rp3.456.874 atau bertambah Rp52.629 (naik 1,55 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.404.177. 

9.    Kepulauan Bangka Belitung

UMP 2024 Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Rp3.640.000 atau bertambah Rp139.904 (naik 4,06 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.498.479. 

10.    Lampung

UMP 2024 Lampung, yaitu Rp2.716.496 atau bertambah Rp83.212 (naik 3,16 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.633.284. 

11.    Banten

UMP 2024 Banten, yaitu Rp2.727.812 atau bertambah Rp66.532 (naik 2,5 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp2.661.280. 

12.    DKI Jakarta

UMP 2024 DKI Jakarta, yaitu Rp5.067.381 atau bertambah Rp167.223 (naik 3,3 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp4.900.798. 

13.    Jawa Barat

UMP 2024 Jawa Barat, yaitu Rp2.057.495 atau bertambah Rp70.825 (naik 3,57 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp1.986.670. 

14.    Jawa Tengah

UMP 2024 Jawa Tengah, yaitu Rp2.036.947 atau bertambah Rp81.885 (naik 4,02 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp1.958.169. 

15.    Daerah Istimewa Yogyakarta

UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Rp2.125.897 atau bertambah Rp144.115 (naik 7,27 persen), sedangkan pada 2023 sebesar Rp1.981.782. 

Selanjutnya: Daftar UMP 2024 di provinsi lainnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

1 jam lalu

tokoindonesia.com
10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

Wingko babat merupakan makanan tradisional dari area Kota Semarang. Kudapan dari parutan kelapa, tepung beras ketan dan gula ini cocok buat ngeteh.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

23 jam lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

1 hari lalu

Aksi May Day di Yogyakarta Rabu 1 Mei 2024. Dok.istimewa
May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan


Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

2 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.


25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

2 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah


Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. ANTARA/Walda
Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.


BMKG Imbau Masyarakat Jawa Tengah Waspadai Banjir Meski Jelang Kemarau

7 hari lalu

Foto udara kendaraan bermotor terjebak kemacetan karena banjir  menggenangi jalur utama pantura Semarang-Surabaya di Jalan Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 6 April 2024. ANTARA/Aji Styawan
BMKG Imbau Masyarakat Jawa Tengah Waspadai Banjir Meski Jelang Kemarau

BMKG imbau masyarakat Jawa Tengah mewaspadai potensi banjir dan longsor. Jawa Tengah diperkirakan mulai masuk kemarau bulan April ini.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.