Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbandingan Harta Kekayaan 3 Capres, Prabowo Paling Tajir dengan Nilai Tembus Rp 2 Triliun

image-gnews
Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan nomor urut calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2023. Pengundian nomor urut itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. 

Pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendapatkan nomor urut 1. Kemudian, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih nomor urut 2. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memperoleh nomor urut 3. 

Lantas, berapa harta kekayaan ketiga capres dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024? 

Harta Kekayaan Anies Baswedan

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anies Rasyid Baswedan terakhir kali menyerahkan laporan yang menyatakan jumlah kekayaannya saat mencalonkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2024. Total harta kekayaannya sebesar Rp 11,7 miliar (Rp 11.789.358.223) per 13 Oktober 2023. 

Adapun rincian harta kekayaan Anies Baswedan adalah sebagai berikut.

-    Tanah dan bangunan: Rp 14.250.188.000.

-    Alat transportasi dan mesin: Rp 550.000.000.

-    Harta bergerak lainnya: Rp 1.537.366.531.

-    Surat berharga: Rp 56.526.000.

-    Kas dan setara kas: Rp1 .359.823.360.

-    Harta lainnya: Rp 704.164.762.

-    Utang: Rp 6.668.710.430. 

Kekayaan Anies didominasi oleh 5 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo. Properti tersebut memiliki luas berkisar 91 sampai 4.284 meter persegi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengisi garasinya dengan 3 unit kendaraan bermotor, yaitu Kawasaki EX250V (2018), Honda Odyssey (2016), dan Vespa Sprint (1968). 

Harta Kekayaan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto juga menyampaikan LHKPN kepada KPU sebagai salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Jumlah kekayaan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) itu mencapai Rp 2,04 triliun (Rp 2.042.683.732.691) per 20 Oktober 2023. 

Adapun rincian harta kekayaan Prabowo adalah sebagai berikut.

-    Tanah dan bangunan: Rp 275.320.450.000.

-    Alat transportasi dan mesin: Rp 1.258.500.000.

-    Harta bergerak lainnya: Rp 16.415.023.500.

-    Surat berharga: Rp 1.701.879.000.000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-    Kas dan setara kas: Rp 47.809.759.191.

-    Harta lainnya: -

-    Utang: - 

Prabowo mempunyai sejumlah properti yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor. Sebanyak 10 bidang tanah dan bangunan tersebut memiliki luas 61-180.000 meter persegi. Harga sebidang tanah dan bangunannya ditaksir seharga Rp 400 juta hingga Rp 158 miliar. 

Menteri Pertahanan (Menhan) dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) tersebut juga mengoleksi beberapa unit kendaraan bermotor, antara lain Toyota Alphard Minibus (2005), Honda CR-V Jeep (2007), motor Suzuki (2002), Toyota Lexus Jeep (2002), Mitsubishi Pajero Jeep (2000), 2 unit Land Rover Jeep (1994 dan 1992), serta Toyota Land Cruiser Jeep (1980). 

Harta Kekayaan Ganjar Pranowo

Sementara itu, berdasarkan LHKPN yang diserahkan Ganjar Pranowo pada 23 Oktober 2023 menunjukkan jumlah Rp 15,4 miliar (Rp 15.430.843.129). Berikut rinciannya:

-    Tanah dan bangunan: Rp 6.152.426.000.

-    Alat transportasi dan mesin: Rp 1.424.000.000.

-    Harta bergerak lainnya: Rp 638.861.750.

-    Surat berharga: -

-    Kas dan setara kas: Rp 7.215.555.379.

-    Harta lainnya: -

-    Utang: - 

Ganjar Pranowo memiliki properti yang terletak di Sleman dan Purbalingga. Sebanyak 7 bidang tanah dan bangunan dengan luas 34-1.370 meter persegi itu mempunyai harga berkisar Rp 50 juta sampai Rp 4,7 miliar. Sementara kendaraan milik Mantan Gubernur Jawa Tengah itu terdiri dari Hyundai Ioniq EV Signature AT (2021), Mitsubishi Pajero Sport (2018), Viar Scooter (2018), Nissan Teana (2013), Kawasaki ER-6N (2012), dan Toyota Crown (2008). 

Dengan demikian, Prabowo Subianto menjadi capres paling kaya dengan harta mencapai Rp 2,04 triliun. Kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo sebesar Rp 15,4 miliar dan Anies Baswedan sebesar Rp 11,7 miliar. 

MELYNDA DWI PUSPITA | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Siap Tarung, Ini Daftar Anak Buah Jokowi di TPN Ganjar Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

2 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

6 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

15 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

15 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

16 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

18 jam lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

20 jam lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

20 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

20 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) beserta jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.