Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Pajak dan Tarif Pajak PPN dan PPH di Negara-negara ASEAN, Siapa Tertinggi?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Logo ASEAN. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Logo ASEAN. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Association of Southeast Asian Nations disingkat ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemajuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Hingga saat ini, terdapat sepuluh negara yang menjadi anggota ASEAN, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pajak memegang peran kunci dalam perekonomian sebuah negara, dan setiap negara anggota ASEAN memiliki kebijakan perpajakan mereka sendiri. Berikut ini adalah gambaran singkat kebijakan perpajakan dan tarif pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), di kesepuluh negara anggota ASEAN:

1. Indonesia
   - Tarif PPh Badan: 22%
   - Tarif PPN: 11%

2. Malaysia
   - Tarif PPh Badan: 33%
   - Tarif PPN: 10%

3. Singapura
   - Tarif PPh Badan: 17%
   - Tarif PPN: 7%

4. Filipina
   - Tarif PPh Badan: 25%
   - Tarif PPN: 12%

5. Thailand
   - Tarif PPh Badan: 20%
   - Tarif PPN: 7%

6. Brunei Darussalam
   - Tarif PPh Badan: 18.5%

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

7. Vietnam
   - Tarif PPh Badan: 15-17%
   - Tarif PPN: 10%

8. Laos
   - Tarif PPh Badan: 24%
   - Tarif PPN: 10%

9. Myanmar
   - Tarif PPh Badan: 25%
   - Commercial Tax: 0-8% (tanpa PPN)

10. Kamboja
    - Tarif PPh Badan: 20%
    - Tarif PPN: 10%

Tiap negara menerapkan kebijakan pajaknya sendiri, termasuk tarif PPh Badan dan PPN yang berbeda. Beberapa negara juga mengadopsi kebijakan pajak khusus, seperti menurunkan tarif PPN sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang merosot akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, Myanmar memiliki commercial tax sebagai alternatif pajak keluaran, tanpa adanya tarif PPN. Keberagaman ini mencerminkan keragaman dalam pengaturan perpajakan di kawasan ASEAN.

PAJAKKU
Pilihan editor: Memahami Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Apa yang Termasuk Kena PPnBM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

1 hari lalu

Astera Primanto Bhakti. Kemenkeu.go.id
Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklaim perbendaharaan Indonesia termasuk unggul di ASEAN.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono meresmikan terbentuknya ASEAN Treasury Forum, Kamis, 3 Oktober 2024 di Bali. Dok. Kementerian Keuangan
Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

Wamenkeu II, Thomas Djiwandono, meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF) pada Kamis, 03 Oktober 2024.


Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh, Pertumbuhannya Melebihi Rata-Rata Global

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat bertemu wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh, Pertumbuhannya Melebihi Rata-Rata Global

Thomas Djiwandono mengklaim ASEAN telah membuktikan ketangguhan ekonominya dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN melebihi rata-rata global.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

2 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


BBN Airlines Indonesia Mengudara, Kemenparekraf Berharap Beri Dampak Turunkan Harga Tiket Pesawat

2 hari lalu

Maskapai BBN Airlines Indonesia. Instagram
BBN Airlines Indonesia Mengudara, Kemenparekraf Berharap Beri Dampak Turunkan Harga Tiket Pesawat

BBN Airlines Indonesia luncurkan penerbangan perdana, Kemenparekraf berharap punya dampak penurunan harga tiket pesawat.


Analis Rekomendasikan Penetapan Tarif Impor Pangan untuk Genjot Penerimaan Era Prabowo

4 hari lalu

Petugas memindahkan puluhan ribu kilogram bawang putih dalam operasi pasar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 31 Mei 2017. Sebanyak 29.500 kg bawang putih yang di import dari Cina akan dijual di jual dalam operasi pasar. TEMPO/Rizki Putra
Analis Rekomendasikan Penetapan Tarif Impor Pangan untuk Genjot Penerimaan Era Prabowo

Analis kebijakan pangan merekomendasikan Prabowo melirik potensi penerimaan melalui penetapan tarif impor pangan.


Kemenkeu Ungkap Kontribusi Pajak Orang Pribadi ke Kas Negara, Berapa dari Kelas Menengah?

7 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kemenkeu Ungkap Kontribusi Pajak Orang Pribadi ke Kas Negara, Berapa dari Kelas Menengah?

Kelas menengah berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran berbagai jenis pajak. Kemenkeu mengatakan jumlahnya tidak terlalu besar.


Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

7 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.


Thomas Dijwandono soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen: Biarkan Prabowo jadi Presiden Dulu

9 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono saat menghadiri acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 bertema
Thomas Dijwandono soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen: Biarkan Prabowo jadi Presiden Dulu

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan kejelasan lebih lanjut tentang kenaikan PPN akan muncul ketika kabinet Prabowo Subianto telah terbentuk.