UU didukung 93 persen fraksi di DPR
Jokowi meminta para pengusaha tidak perlu khawatir berinvestasi di IKN. Pasalnya, hal ini sudah diatur dalam UU IKN yang didukung oleh mayoritas atau 93 persen fraksi partai politik di DPR.
“Apa lagi yang mau ditanyakan? 93 persen loh, ya,” kata Jokowi setelah groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN.
Diketahui, revisi UU No. 3/2022 tentang IKN baru saja ditetapkan pada 31 Oktober 2023, menjadi UU No. 21/2023.
Melalui UU tersebut, seperti tertulis dalam Pasal 24 Ayat 3, proses pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak berlakunya aturan ini.
Tepis kekhawatiran Pemilu 2024
Jokowi mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari persaingan Pemilu 2024, walau kompetisi berlangsung sedikit panas. Sebab, ia yakin Indonesia memiliki pengalaman menggelar Pemilu langsung.
“Yang paling penting kita berharap semua setelah bertanding kompak lagi bersatu lagi untuk negara dan bangsa yang kita cintai,” kata Jokowi.
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai 2024. Walau getol meresmikan sejumlah proyek beberapa waktu ini, pembangunan IKN telah dimulai sejak akhir 2022.
Sementara Ekonomi dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan IKN merupakan warisan paling bermasalah dari Jokowi.
Masalah tersebut bahkan dimulai dari awal gagasan yang digulirkan hingga sekarang pembangunannya tengah dikebut.
Menurut Yusuf, masalah terbesar IKN adalah karena proyek ini diputuskan dan direncanakan dengan sangat tidak demokratis.
Gagasan IKN baru diperkenalkan oleh Jokowi pada 2019, tanpa konsultasi publik, kemudian langsung diputuskan menjadi program utama pemerintah.
“Akan menyulitkan siapapun presiden mendatang yang akan terpilih,” ujar Yusuf saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023.
DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Sebut PLTS di IKN Bisa Kurangi 104 Ribu Ton Emisi Karbon
