TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang sejumlah pengusaha dan investor yang tergabung dalam 100 Kompas CEO (Chief Executive Officer) Forum untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini cara Jokowi meyakinkan pengusaha dan investor tersebut.
Jokowi mulai menyebut harga tanah di IKN yang masih berada di bawah Rp 1 juta hingga menegaskan bahwa IKN masih terus dijalankan meski dia tak tak lagi menjalankan mandat sebagai kepala negara pada 2024.
Jokowi menyinggung Undang-Undang (UU) IKN yang didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut pernyataan lengkap Jokowi yang dilansir dari Tempo.
Harga tanah di bawah Rp 1 juta
Jokowi mempromosikan harga tanah di IKN terbilang jauh lebih murah ketimbang di daerah lainnya.
“Saya mengajak Bapak/Ibu semua, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak/Ibu beli di SCBD harga tanah per meter sudah Rp 200 juta, di Balikpapan sudah Rp 10-Rp 15 juta, sedangkan di sini masih di bawah Rp 1 juta,” kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan di IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 2 November 2023.
Baca Juga:
Namun Jokowi mengingatkan bahwa harga tanah di IKN bisa jadi naik karena sifatnya yang berfluktuasi.
“Tetapi mungkin minggu depan harganya sudah naik. Bulan depan sudah naik karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah, ya tidak, lah,” ujar Jokowi, berkelakar.
Peluang masa depan
Dalam kesempatan itu, Jokowi menggarisbawahi bahwa dalam membangun IKN yang merupakan masa depan bangsa Indonesia dibutuhkan peran serta dari swasta.
“IKN ini adalah investasi masa depan kita, investasi keberlanjutan Indonesia. Tetapi untuk membangunnya pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran dan kontribusi dari kita semua termasuk utamanya para pengusaha, investor, dan CEO,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, kolaborasi adalah kunci penting. Ia menyebutkan total anggaran pembangunan IKN yang mencapai US$ 33 miliar atau sekitar Rp 523 triliun tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri.
Prioritaskan investasi dalam negeri
Jokowi menyebutkan, pemerintah telah merencanakan anggaran pembangunan IKN sebesar 20 persen akan berasal dari APBN, sementara 80 persen sisanya melalui skema kemitraan pemerintah - swasta.
“Saya senang setelah pemerintah memulai (pembangunan IKN) 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini swasta masuk, meletakkan batu pertama, dan seterusnya. Dan saat ini masih kita prioritaskan (investasi) yang dari dalam negeri terlebih dahulu,” ucap Jokowi.
Kontribusi swasta ini, menurut Jokowi, bakal kian mempercepat proses pembangunan IKN yang diprediksi terbangun seluruhnya dalam waktu 15 tahun.
“Saya juga lihat ekonomi hijau ke depan di negara kita jadi peluang besar. Peluang itu kelihatan sekali, tinggal kita mau segera memulai atau tidak. Tinggal (keputusan) Bapak/Ibu, negara hanya mengatur dan memfasilitasi semua,” ucap Jokowi.
Selanjutnya: UU didukung 93 persen fraksi di DPR
