TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menanggapi mengenai tidak adanya program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di dalam visi misi calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Artinya, jika pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu terpilih, Ronny meyakini bahwa proyek IKN yang digagas Presiden Jokowi itu tidak akan menjadi prioritas.
“Karena tidak mencantumkan, mengandung arti tidak menganggap IKN penting, tapi dari sisi politik tak mau menyatakan menolak karena satu dan lain hal,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Menurut Ronny, jika IKN tak dianggap sebagai prioritas, maka proyek hijrah ibu kota baru itu tidak akan mendapatkan prioritas fiskal. Boleh jadi, kata dia, dianggap sebagai bagian dari pembangunan daerah setempat, dengan anggaran yang terbatas, agar tidak terlalu terlihat terbengkalai.
Namun secara ekonomi, kata dia, IKN kurang layak dilanjutkan, karena dampaknya kecil. Ronny mengatakan kontribusi IKN terhadap pertumbuhan hanya sebatas input modal yang dibelanjakan, tapi juga berpeluang menekan pertumbuhan melalui masifnya barang modal impor untuk pembangunan di IKN. Hal itu yang akan menjadi "nilai kurang" kepada kontribusi ekspor atas pertumbuhan.
“Jadi tidak ada multiplayer effect langsung kepada masyarakat banyak di satu sisi dan kepada perekonomian secara proporsional nasional di sisi lain,” ucap Ronny.
Dia pun mengatakan lebih baik dana yang besar dari proyek IKN itu disisihkan untuk program lain yang jauh lebih kontributif. “Khususnya kepada kehidupan ekonomi rakyat dan kepada perbaikan kualitas SDM nasional,” tutur dia.
Dalam penelusuran Tempo di dokumen visi misi Anies-Imin, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Dokumen bertajuk 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua' itu, hanya menyebutkan kata 'Nusantara' pada halaman kelima untuk menggambarkan gugusan kepulauan.
Namun, ada agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara. Pada bagian itu, hanya menyebut ingin menjadikan Pulau Kalimantan sebagai 'Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri'.
Ada 9 agenda strategis di Kalimantan di antaranya menjadikan Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau. Kemudian menjadikan Kalimantan lumbung energi terbarukan, memastikan bagi seluruh kota dan desa teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih, membangun pabrik industri padat karya, dan mewujudkan pembangunan infrastruktur kereta.
“Serta memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi dan pencemaran limbah,” tertulis dalam dokumen itu.
Berbeda dengan Anies-Imin, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru menyebutkan komitmennya dalam menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara. Hal itu dicantumkan dalam misi 'Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah'.
"Percepatan Penyelesaian IKN. Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," tulis Ganjar-Mahfud dalam dokumen visi misinya.
Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran juga akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Hal itu terungkap dalam visi dan 8 misi Asta Cita Prabowo-Gibran. “Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN,” tertulis dalam halaman khusus 17 program prioritas Prabowo-Gibran.
Pilihan Editor: Mengapa Beda Sikap Anies, Ganjar, dan Prabowo tentang Nasib IKN, Begini Penjelasan Analis
