TEMPO.CO, Lombok - Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Core tax system yang akan diluncurkan Kemenkeu pada Juli 2024, menggunakan skema prepopulated dimana informasi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) akan diisi secara otomatis. Para wajib pajak hanya mengkonfirmasi data dan tidak perlu mengisi data SPT seperti saat ini.
Mengenai kerahasian data, ia mengatakan bahwa DJP memiliki data government yang cukup ketat dan sudah tersertifikasi. Ia memberikan contoh, pada 2016 DJP harus memenuhi beberapa syarat dari OECD untuk mendapatkan izin automatic exchange of information (AEoI).
"Mereka melakukan assesment terhadap sistem kita termasuk tata kelola data. Apakah menurut mereka dianggap secure atau tidak," ujar Iwan saat media gathering di Lombok, NTB pada Rabu, 26 Oktober 2023.
Sementara itu, pada tahun ini, OECD juga melaksanakan proses penilaian ulang untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem DJP cukup kuat dan aman.
"Asesor itu berpendapat bahwa keren sistem DJP. Bisa dipercaya, trusted untuk menjaga data," ujar Iwan.
Pada bidang IT, setiap dua tahun, pengelola infrastruktur DJP secara rutin memperoleh sertifikasi ISO 27001. "Pokoknya kita ikuti best practice data security sampai dapat ISO. Dan Alhamdulillah, data pajak kan belum pernah ada di media yang bocor. Jangan sampai. Sejauh ini kita dipercaya dunia internasional," ucap Iwan.
Sebagai informasi, sistem prepopulated ini merupakan salah satu kemudahan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang akan dijalankan mulai 1 Juli 2024.
Skema prepopulated dapat mengurangi kesalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak saat mengisi SPT. Hal ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak.
Pilihan Editor: Terapkan Skema Prepopulated, Ditjen Pajak Sebut Lapor SPT Pajak akan Lebih Mudah di 2025
