TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo - Gibran) telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 pada Rabu, 25 Oktober 2023. Mereka juga menyerahkan dokumen bertajuk ‘Visi dan 8 Misi Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” tertulis dalam dokumen dikutip pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Sebelum menuju ke 17 program prioritasnya, dokumen itu mengungkap 8 Misi Asta Cita. Yakni pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); kedua, meningkatkan lapangan kerja yang berkkualitas, mendorong kewiraysahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Selanjutnya ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; keempat memperkuatbreformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kelima, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Keenam, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” tulis Prabowo-Gibran.
Lalu ketujuh, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga memiliki 8 Program Hasil terbaik Cepat. Yakni pertama, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Kemudian ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. “Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan,” tertulis dalam dokumen itu.
Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBS 50 persen dalam lima tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu di renovasi.
Ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI, Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan badan pemerimaan negara dan meningkatkan risiko penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.