TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bisa dilakukan dengan berbagai instrumen dana. Meskipun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah merestui pembiayaan tersebut menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Pemerintah bisa menggunakan debt swap for coal retirement, yakni menukar pembayaran utang dengan penutupan PLTU batu bara," ujar Bhima melalui keterangan tertulis pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Cara lainnya, kata Bhima, dengan debt cancellation atau pemutihan utang yang bisa didorong ke negara maju G7, yang meliputi Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan transisi energi.
Adapun jika hendak menggunakan pendaaan berupa pinjaman, Bhima meminta pemerintah memperhatikan faktor kenaikan suku bunga dan syarat-syarat yang dibebankan ke Indonesia. Harapannya agar sumber pendanaan tersebut tidak memberatkan dalam jangka panjang.
Bhima juga mengatakan pemerintah perlu selektif dan mempertimbangkan secara matang bentuk kerja sama pendanaan yang hendak dipilih. "Supaya tidak terjebak pada impor teknologi mahal yang belum terbukti seperti CCS/CCUS. Atau terjebak solusi lain yang memperpanjang usia PLTU batu bara, seperti co-firing dan biomassa," ujarnya.
Pemerintah bisa mengubah prioritas belanja
