TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho mengatakan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya via Pantai Utara (Pantura) lebih bernilai ekonomi dibandingkan dengan via Pantai Selatan. Karena, kata dia, sesuai tujuan untuk menghemat nilai waktu perjalanan bisnis serta aktivitas sosial yang rutin dan bernilai ekonomi tinggi.
“Jalur Pantura memiliki beberapa kota yang lebih berkembang secara aktivitas ekonomi,” ujar Sutanto saat dihubungi pada Senin, 9 Oktober 2023.
Baca Juga:
Sehingga, jika kereta cepat Jakarta-Surabaya dibangun via Jalur Pantura maka akan mendapatkan lebih banyak penumpang/ridership atau proyek akan lebih layak secara ekonomi dan finansial. Di samping itu, kata Sutanto, Jalur Pantura juga memiliki medan geografis yang lebih bersifat datar bukan bukit atau pegunungan.
“Sehingga biaya pembangunan fisik bisa lebih ditekan karena tidak diperlukan konstruksi terowongan bawah tanah atau tunnel yang mahal,” ucap Sutanto.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sudah masuk cetak biru atau blue print perencanaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembuatan cetak biru itu merupakan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Kami diperintahkan untuk membuat 'blue print' dari Bandung sampai ke Surabaya. Tentu apa yang kami buat adalah satu konsep yang meneruskan apa yang sudah kami letakkan pada dasar transformasi dari kereta cepat," kata Menhub Budi Karya saat kegiatan di Surabaya, Minggu, 8 Oktober 2023
Dia mengatakan pemerintah telah membuktikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa terealisasi. Untuk itu, pihaknya kemudian membuat 'mapping' atau rancangan dengan variabel-variabel tertentu yang membuat kereta api nanti lebih efisien. "Bayangkan Jakarta-Surabaya 3,5 jam," tutur dia.
Menurut dia, variabel perhitungan itu salah satunya terkait dengan biaya. Perhitungan biaya ini memperhatikan jalur atau jalan mana saja yang akan dilalui oleh kereta cepat tersebut. "Nah, itu mempengaruhi. Terus cara, terus daya beli masyarakat, ini dihitung sebagai suatu optimalisasi," kata Budi Karya.
Menhub Budi menuturkan keberadaan kereta cepat itu bukan semata-mata untuk komersial. Keberadaan transportasi itu tentu harus ada tanggung jawab bersama baik pihak swasta atau pemerintah.
"Justru yang akan mendapatkan bangkitan ekonomi itu adalah kota-kota yang dilalui. Sedangkan cost yang dikeluarkan pada kereta cepat, terbayarkan pada bangkitnya ekonomi di banyak daerah. Katakanlah Purwokerto, Cirebon, Jogja, Solo dan Surabaya, pasti akan kegiatan ekonomi bertambah," ucapnya.
MOH KHORY ALFARIZI | ANTARA
Pilihan Editor: Gantikan Syahrul Yasin Limpo, Arief Mulai Benahi Kementerian Pertanian
