“Penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik," ucap dia.
Luhut mengungkap bahwa penyelenggaraan bursa karbon Indonesia akan langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan teknologi blockchain.
Dengan menggunakan unit karbon berkualitas, bursa karbon akan dijalankan secara bertahap dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk untuk pasar luar negeri.
“Kita harus menjadi market regional hub agar tersedia unit karbon sesuai dengan standar internasional. Kita akan bekerja dengan standar internasional dan perlu percepatan pengaturan agar proses registrasi agar lebih cepat,” kata Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa potensi bursa karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih.
Jokowi menyampaikan peluncuran bursa karbon ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis perubahan iklim. Adapun hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan khususnya untuk pengurangan emisi karbon.
Pilihan editor: OJK Sebut Penerapan Bursa Karbon RI Jauh Lebih Cepat Dibanding Negara Tetangga
